oleh

Rekening Kasino Kepala Daerah Jumlahnya Minimal Rp50 Miliar

LINGGAU POS ONLINE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap kasus yang menyeret sejumlah kepala daerah dalam penempatan rekening kasino di luar negeri dapat diambilalih. Ini sejalan dengan adanya data-data dan temuan terbaru yang diharapkan bisa memudahkan proses pengungkapan kasus ini. Dalam rekening, satu kepala daerah minimal mendeposito Rp50 miliar.

”Harapannya temuan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu bisa ditangani KPK. Kita juga sudah beri tahu kok, nama-nama kepala daerah itu. Saya sudah cek,” terang Ketua KPK Agus Rahardjo, Selasa (17/12/2019).

Sayang, ketika diminta membeberkan nama-nama tersebut, Agus enggan menyebutkan. ”Ada satu yang saya ingat namanya. Pemerintah pegang kok nama-namanya. Seperti yang sebutkan tadi, kita siap bersinergi untuk menuntaskannya,” timpal Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Yang pasti, tidak hanya kepala daerah, ada juga anak buah atau orang dekat kepala daerah yang menempatkan uangnya di rekening kasino tersebut. ”Bahkan sudah ada kok, anak buah kepala daerah itu yang sudah jadi tersangka. Ya kita lihat saja, semoga dalam pendalamannya benar-benar signifikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menjelaskan, membenarkan pemaparan yang disampaikan Agus Raharjo. Kuat sekali dugaan kepala daerah melakukan transaksi keuangan di luar negeri yaitu pada rekening kasino. ”Pola transaksi uang dalam bentuk mata uang asing dengan nominal minimal Rp50 miliar,” ungkapnya.

Soal permintaan KPK yang meminta langsung menangani perkara ini, juga sudah sampai ke telinga Badaruddin. ”Kita sudah diskusi soal ini. Baik Kejaksaan, KPK maupun dengan Kepolisan khususnya tipikor, seperti KPK, Polri, dan kejaksaan, terkait kasus ini. Diskusi sudah dalam tahap memberikan informasi awal perihal rekening kasino itu,” terangnya.

Nah, soal ada-tidaknya tindak pidana dalam transaksi yang kami rekam tersebut, itu strategi PPATK dengan penegak hukum. ”Strateginya ya dirahasiakan dulu. Tapi soal kapan dan di mana uang itu disimpan itu nanti akan kita bahas dengan penegak hukum,” beber Badaruddin.

Menanggapi hal ini, Kemendagri menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke PPATK dan aparat penegak hukum. ”Pasalnya, data transaksi keuangan PPATK itu bersifat rahasia, sehingga bukan menjadi ranah Kemendagri. Kami serahkan kepada PPATK dan Aparat Penegak Hukum, apabila terdapat unsur pelanggaran hukumnya, karena data transaksi keuangan sifatnya rahasia sehingga bukan ranahnya Kemendagri,” terang Kapuspen Kemendagri Bahtiar kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Ia juga mengatakan, Mendagri mempersilahkan kepada aparat penegah hukum, apabila terdapat temuan dan unsur pelanggaran dari segi hukum. ”Prinsipnya Mendagri mempersilakan aparat penegak hukum menyelidiki temuan rekening kasino di luar negeri, apabila terbukti milik kepala daerah yang memenuhi unsur pelanggaran hukumnya.

”Terkait, data pelaporan dan transaksi keuangan ranahnya PPATK dan itu belum terbukti apakah ada pelanggaran hukumnya atau tidak, dan apabila ada pelanggaran hukum, maka itu ranahnya dari penegak hukum. Dan mohon kita semua tetap menghormati azas praduga tak bersalah” jelas Bahtiar.

Informasi hasil analisis dari PPATK merupakan informasi yang bersifat rahasia menurut Pasal 10A dan 17A Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bagi PPATK maupun pihak-pihak yang mendapatkan informasi tersebut dikenakan sanksi, apabila menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. Dengan kata lain, hanya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menerima informasi hasil analisis dari PPATK. (*)

Sumber: Fajar Indonesia Network (FIN)

Rekomendasi Berita