oleh

Rekam Biometrik Harus ke Palembang

Perwakilan Arminareka Perdana Hanima Solihin
“Perekaman biometrik jamaah umrahnya memilih dilakukan di Bengkulu. Karena jika dilakukan di Palembang sangat ramai, bahkan bisa menunggu sampai tengah malam…”

LUBUKLINGGAU – Bagi yang berencana untuk umrah dan haji dalam waktu dekat, kemungkinan besar ada aktivitas tambahan yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan visa haji dan umrah ke Arab Saudi. Caranya perekaman biometrik (sidik jari dan foto diri).

Hal ini harus dilakukan setelah pemerintah Arab Saudi lewat kedutaan besarnya di Jakarta mengeluarkan aturan baru terkait dikeluarkannya semua jenis layanan visa masuk ke Kerajaan Arab Saudi, terutama pembuatan visa haji dan umrah, yang mulai efektif diberlakukan pada 24 September 2018 lalu.

Pemberlakuan registrasi biometrik ini untuk keperluan semua jenis layanan visa masuk ke Kerajaan Arab Saudi, dan perekaman biometrik hanya dapat dilakukan melalui kantor layanan visa VFS/TasHeel, yang memiliki 34 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tentunya, aturan ini membuat calon jamaah umrah dan haji harus melakukan aktivitas dan dana tambahan dengan melakukan perekaman biometrik dengan datang langsung ke kantor perwakilan VFS/TasHeel yang ada di setiap ibukota provinsi di Indonesia.

Hal ini dibenarkan oleh Perwakilan Biro Perjalanan Haji dan Umrah Arminareka Perdana, Hanima Solihin, Rabu (23/1). Ia mengatakan sudah mengetahui lama aturan baru ini. Dan jamaahnya pun akan melakukan perekaman biometrik akhir Januari 2019 mendatang.

“Iya, jemaah nggak ada yang protes, karena kita harus mengikuti aturan baru ini, karena ini syarat visa ke Arab Saudi,” jelasnya.

Ia juga mengaku bahwa perekaman biometrik jamaah umrahnya memilih dilakukan di Bengkulu. Karena jika dilakukan di Palembang sangat ramai, bahkan bisa menunggu sampai tengah malam.

“Perekaman biometrik ini biayanya dibebankan masing-masing jamaah sebesar Rp117 ribu. Dan semua jamaah yang akan umrah kita daftarkan langsung ke biro Arminareka Perdana, agar pihak biro bisa mendaftarkan terlebih dahulu dan kita tinggal perekaman,” jelasnya.

Ia berharap, perekaman ini bisa dilakukan di daerah kota dan kabupaten lainnya, tidak hanya di ibukota provinsi di Indonesia saja, agar bisa meringankan jamaah, setidaknya di biaya transpor dan akomodasi saat ingin melakukan perekaman biometrik.

Sementara itu Kepala Kantor Kemenag Kota Lubuklinggau, H Azhari Rahardi melalui Kasi Haji dan Umrah, H Hasbi Saidina Ali menjelaskan perekaman biometrik ini program kedutaan Arab Saudi.

“Jadi para jamaah direkam ulang data biometriknya oleh mereka. Dan kebijakan ini sangat menguntungkan bagi jamaah ketika masuk negara Arab baik melalui Madinah dan Jeddah, tidak lagi diperiksa melalui antrean panjang. Jadi kebijakan pemerintahan Arab Saudi ini baik untuk jamaah juga,” ungkapnya.

Hanya saja untuk jamaah haji belum tahu pelaksanaannya bagaimana, lanjutnya, karena jamaah haji kita banyak dan tersebar di seluruh Indonesia.

“Tetapi kalau untuk jamaah umrah perekaman sudah bisa dilakukan di Bengkulu dan Palembang,” jelasnya.

Yang jelas, tambahnya, kebijakan ini sangat menguntungkan jamaah, walaupun repot di awal, tetapi nantinya para jamaah bisa khusyuk beribadah di tanah suci.

Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas (Mura), H Hermadi melalui Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah, H Asror mengatakan terkait masalah retina mata bagi umrah memang sudah diterapkan dari Pusat.

“Maunya pemerintah setiap kabupaten menerapkan itu, tetapi hingga saat ini belum ada keputusan,” kata Asror, Rabu (23/1).

Intinya pihaknya sudah siap jika melakukan tes retina mata di Kabupaten Mura. Namun, jika tesnya di Palembang mungkin para jemaah merasa keberatan.

“Kalau kita melakukannya retina mata di sini belum pernah,” ucapnya.

Diketahui, berdasarkan data 2017 sebanyak 187 jemaah umrah, 2018 sebanyak 160 dan 2019 lebih kurang sebanyak delapan jemaah yang sudah berangkat umrah. (rrf/dlt)

Rekomendasi Berita