oleh

Regulasi Pajak Pedagang Online Dinilai Prematur

JAKARTA – Pemungutan pajak untuk pedagang berbasis online di marketplace dinilai prematur. Sebab di sini pemerintah ‘menindas’ pedagang online bukan malah melindungi. Dengan kebijakan tersebut bisa memicu pengusaha mikro kabur ke media sosial (medsos).

Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menolak atas kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan PMK No. 210/PMK.010/2018 tentang perbelakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem ekletronik (e-commerce).

Kebijakan tersebut, dinilai terlalu tergesa-gesa. Dan, tidak berpihak kepada konsumen. Menurut dia, kenapa tidak dahulukan regulasi untuk konsumen ketimbang mengenakan pajak terhadap pedagang online di marketplace.

“Regulasi ini prematur, pemerintah bisanya cuma memungut pajaknya saja. Tapi gagal melindungi konsumen dalam transaksi (e-commerce). Terbukti sampai sekarang rancangan pengaturan pemerintah (RPP) tentang belanja online belum disahkan,” ujar Tulus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (14/1).

Desak dia, pemerintah harus secepatnya mengesahkan RPP tentang belanja online, bukan malah memungut pajak pedagang online di marketpace.

“Seharusnya RPP itu dulu yang disahkan. Bukan soal pajak. Ini regulasi yang salah kaprah. Spirit pemerintah hanya memungut bukan melindungi,” katanya.

Protes keras juga datang dari Asosiasi e-commerce Indonesia (IdEA). Asosiasi ini menyesalkan pemerintah menerbitkan regulasi tersebut. Pasalnya aturan PMK 210 ini bisa mendorong pedagang online berpindah ke medsos.

Pemberlakuan PMK 210 pada platform marketplace yang semuanya mudah dikontrol akan mendorong pedagang untuk pindah berdagang melalui media sosial yang minim kontrol dan memang tidak diciptakan untuk melakukan transaksi, kata ketua Umum Asosiasiasi E-Commerce Indonesia (IdEA), Ignatius Untung, di Jakarta, kemarin.

Data idEA bahwa 95 persen pelaku UMKN online masih berjualan di platform medsos. Sementara 19 persen menggunakan platform marketplace. Artinya, hadirnya PMK 210 ini marketplace akan lebih sulit menjangkau para pedagang.

“Fakta ini menunjukkan tanpa pemberlakuan PMK 210 pun platform marketplace sudah harus berjuang keras untuk bersaing di tengah perlakuan yang tidak sama dengan media sosial yang notabene minim kepatuhan,” papar dia.

Padahal, kata dia, bisnis e-commerce lokal mendorong peningkatan ekonomi. Ini menunjukkan pemerintah tidak serius menyejahterahkan masyarakat kalangan bawah.

“Kalah bersaing karena kalah strategi itu sudah menjadi risiko bisnis. Tapi kalau kalah bersaing karena tidak adanya level playing field (kesetaraan) sangat disayangkan,” ungkap dia.

Selain itu, lanjut dia, jika kondisi tersebut terus dilakukan, maka akan menimbulkan banyak kasus penipuan. Lagi-lagi yang dirugikan konsumen.

“Khawatirnya penipuan yang menimpa konsumen akan meningkat,” ucap dia.

Sepakat dengan idEA, Corporate Communication Manager Bukalapak, Evi Andarini menjawab dengan singkat. “Sampai saat ini kita mengacu ke asosiasi (IdEA) dulu aja ya,” ujarnya kepad FIN, kemarin.

Rini, salah pedagang mikro yang menjual produk alat elektronik kepada salah satu marketpalce terkemuka di Indonesia itu meminta pemerintah untuk membatalkan aturan PMK 210/2018.

“Regulasi itu nantinya akan membuat pedagang online seperti saya akan menaikkan harga. Jadinya konsumen yang akan berat. Kasihan,” ucap dia, kepada FIN.

Begitu pun Andi. Telah empat tahun dia berbisnis menggunakan platform e-commcerce marketplace. Tetapi dengan aturan baru ini, dia merasa keberatan.

“Belum saatnya aturan (PMK 210) diberlakukan sekarang. Kondisi ekonomi pedagang di online seperti saya ini jangan dikenai pajak. Harusnya dikenakan yang besar-besar saja,” kata dia, kepada FIN.(din/fin)

Rekomendasi Berita