oleh

Regulasi Ojol dan Opang Buatan Pemerintah Dianggap Ilegal

JAKARTA – Setelah menerbitkan aturan taksi online, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga gatel untuk segera mengeluarkan regulasi ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang). Namun, aturan untuk roda dua itu dinilai bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, sebelumnya mengungkapkan aturan ojol diharapkan rampung paling cepat akhir bulan ini atau paling lambat Maret mendatang.

“Ini kan sebanyak mungkin untuk mnerima pendapat banyak orang,” katanya, Selasa (8/6).

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini juga menyebutkan akan mengatur operasional opang. Salah satunya dalam aturan yang akan dibuat, katanya, keselamatan dan keamanan pengemudi.

“Mungkin menyangkut bajunya dan sebagainya untuk melindungi dia,” ujar pria berkaca mata minus yang memiliki jam terbang tinggi mengomandoi sejumlah perusahaan BUMN ini.

Tidak menutup kemungkinan, katanya, masalah tarif juga akan dimasukkan dalam regulasi opang. Ya, katanya, tarif bisa dihitung dari jarak yang ditempuh. “Tapi nanti kita lihat lagi,” ucap dia.

Jika nantinya kebijakan tersebut diterbitkan telah menyalahi aturan UU Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutran Jalan Raya. Di mana, dalam aturan tersebut tidak menyinggung roda dua dan ketertiban di jalan.

“Kalo mengatur (Diterbitkan aturan tersebut) artinya legitimasi ilegal. Karena yang diatur (UU Nomor 22 Tahun 2019) hanya ketertiban di jalan,” tegas pengamat transportasi, Alvin Lee saat dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (9/1).

Dia menjelaskan, dalam peraturan UU tersebut tidak ruang untuk roda dua. Artinya jika dipaksakan diterbitkan telah bertentangan dengan aturan yang telah dibuat DPR RI.

“Kalau mau dilaksanakan regulasi ojek online maupun ojek pangkalan harus diperbaiki dulu UU-nya (UU Nomor 22 Tahun 2019),” pungkas dia.

Anggota Komisi V DPR-RI Suhartono menilai aturan yang dibuat Kemenhub dasarnya baik. Tetapi, kata dia, harus dilihat dahulu dan tidak semudah mengeluarkan gagasan.

“Kalau mau bikin pangkalan yang bikin siapa. Kalau pangkalan sulit, juga anggaran dari mana,” ujar dia saat dihubungi FIN, kemarin.

Menurut dia, berbeda dengan ojol yang tidak memiliki pangkalan karena berbasis daring. Jadi, lanjut dia, keinginan baik tersebut tidak tepat. “Aku pikir enggak realistis,” tukas dia.(din/fin)

Rekomendasi Berita