oleh

Regulasi BPJS Kesehatan Nomor 51/2018 Kekang Masyarakat

JAKARTA – Regulasi baru Kementerian Kesehatan (Kemkes) nomor 51 tahun 2018 tentang ketentuan urun biaya dan selisih biaya program JKN-KIS diprotes peserta. Pasalnya mereka yang notabene sebagai peserta dan telah membayar iuran tetapi hak-haknya malah dikekang.

Rudi (37), karyawan swasta, merasa keberatan dengan regulasi baru tersebut. Karena sebelumnya tidak ada larangan peserta BPJS Kesehatan dari kelas tiga naik ke kelas satu.

“Kita itu membayar iuran. Kenapa kita tidak boleh memilih kelas hingga naik dua kelas. Ini kan namanya nggak adil. Kita kan nggak gratis, tapi membayar selisihnya,” ujar dia, kepada Fajar Indonesia Network (FIN) Senin (21/1).

Arlita (25), pun demikian. kebijakan baru dari pemerintah itu telah memberatkan pasien. Seharusnya, kata dia, kebijakan yang lama jika baik untuk pasien harus diperbaiki layanannya bukan malah menerbitkan pelarangan yang justru memberatkan pasien.

“Kalau ada pasien yang mampu lalu mau menambah selisihnya, maunya naik dua tingkat, masa dilarang. Tolong deh aturannnya diperbaiki lagi. Kalau buat repot masyarakat jangan bikin aturan seperti ini,” ucap dia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebelumnya menegaskan bahwa sekarang peserta tidak boleh lagi naik kelas dua atau lebih. Hal ini sesuai Permenkes Nomor 51 Tahun 2018 mengenai urun biaya dan selsiih biaya.

“Sekarang nggak bisa kelas tiga langsung kelas satu. Peserta hanya boleh minta naik kelas satu tingkat. Tidak boleh lebih dari itu,” ujar Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief, di Jakarta.

Dia menjelaskan, untuk kenaikan kelas rawat inap peserta harus membayar antara tarif INA CBG’s antar kelas. Sementara untuk peningkatan dari kelas satu ke VIP, peserta harus membayar selisih biaya maksimal 75 persen dari tarif INA CBG’S kelas satu.

“Sedangkan untuk rawat jalan, apabila peserta ingin naik kelas ke poli eksekutif, peserta harus membayar biaya paket pelayanan paling banyak Rp400 ribu untuk setiap kedatangan,” tutur dia.

Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi regulasi tersebut tidak boleh membatasi keinginan masyarakat untuk naik tingkat, dan memang memiliki uang untuk membayar biaya selisihnya.

“Jangan dibatasi, (masa) tidak boleh naik dua tingkat,” kata dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (21/1).

Regulasi tersebut, saran dia, jangan memberatkan konsumen. Jadi harus benar-benar sejatinya untuk melayani konsumen yang kurang mampu.

“Ini harus dirkritisi. Saya kira (harus) diatur lebih lanjut dengan SK Menteri,” tukas dia.(din/fin)

Rekomendasi Berita