oleh

Realisasi PBB Baru 35 %

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di delapan kecamatan dalam Kota Lubuklinggau tidak ada yang diatas 50 persen. Hal ini terungkap dalam rapat pembahasa Pendapatan Asli Daerah (PAD) PBB, di Op Room Moneng Sepati komplek perkantoran Walikota Lubuklinggau, Jalan Garuda, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Senin (3/9).

Rapat dipimpin langsung Sekda Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani didampingi Asisten III Setda Kota Lubuklinggau, Kahlan Bahar, dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau Imam Senen, serta dihadiri kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau.

Dalam rapat terungkap, realisasi masing-masing kecamatan, Lubuklinggau Barat I 24 persen atau Rp 145.333.449 dari ketetapan Rp 596.341.410. Lubuklinggau Barat II baru 45 persen atau Rp 198.631.564 dari ketetapan Rp 436.512.376. Kecamatan Lubuklinggau Utara I 28,2 persen atau Rp 61.927.423 dari ketetapan Rp 219.952.138, Kecamatan Lubuklinggau Utara II terealisasi 29,8 persen atau Rp 153.042.549 dari target yang ditetapkan Rp 513.159.177. Kecamatan Lubuklinggau Timur I realisasi 40,8 persen atau Rp 486.408.614 dari ketetapan Rp 1.191.164.387. Kecamatan Lubuklinggau Timur II realisasi 36,4 persen atau Rp 277.751.716 dari ketetapan Rp 768.360.833.

Selanjutnya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I realisasi 25 persen atau Rp 58.719.656 dari ketetapan Rp 234.594.869. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II 35,3 persen atau Rp 174.158.378 dari ketetapan Rp 493.011.795.

Selain itu, seperti diketahui 115 Wajib Pajak (WP) di Kelurahan Belalau II, Kecamatan Lubuklinggau Utara I menolak membayar PBB dengan alasan lahan yang ditempati saat ini diklaim milik PT Cikencreng. Ketetapan untuk Kelurahan Belalau II Rp 3.995.000, realisasi hingga 1 September 2018 Rp 0.

Penolakan juga terjadi di Kelurahan Lubuk Aman, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Yayasan Xaverius menolak membayar pajak SMP Xaverius Rp 11 juta per tahun karena ketetapan dinilai terlalu tinggi. SMP Xaverius Lubuklinggau tidak membayar pajak sejak 2013 hingga saat ini.

Masalah pembayaran PBB juga terjadi di Kelurahan Pasar Pemiri yang ditargetkan Rp 156 juta diyakini tidak akan tercapai 100 persen. Karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagrin) Kota Lubuklinggau tidak menganggarkan pembayaran PBB Pasar Instruksi Presiden (Inpres) Blok A dan B, yang ditetapkan Rp 35 juta.

Kepala BKD Kota Lubuklinggau, Imam Senen mengatakan target PBB Kota Lubuklinggau 2018 Rp 4.448.096.985 terealisasi sampai 1 September 2018 Rp 1.555.973.349 atau 35 persen dengan 16 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Menurut Imam Senen, seperti di PT Cikencreng sudah menunggak pembayaran PBB Rp 2,5 miliar. Namun, WP di Kelurahan Belalau II tetap wajib membayar PBB yang ditetapkan. Mengingat masyarakat bersangkutan menikmati fasilitas yang dibangun menggunakan pajak.

“Untuk Yayasan Xaverius ketetapan Rp 11 juta dari bangunan yang ada saat ini dinilai sangat rendah, Yayasan sudah beberapa kali minta keringanan, sudah dikasih keringanan masih belum mau bayar,” ungkap Imam Senen.

Sekda Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani menegaskan bahwa untuk PBB di Pasar Inpres memang belum dianggarkan di Disdagrin Kota Lubuklinggau. Hal ini disebabkan efisiensi anggaran. Diakui Rahman Sani, sanksi bagi WP yang terlambat membayar pajak hanya dikenakan denda 2 persen dari ketetapan. Hal ini tidak memberikan efek jera bagi WP.

“Memang tidak ada efek jeranya, makanya banyak WP yang seenaknya saja. Tapi tim BKD Kota Lubuklinggau terus melakukan jemput bola agar WP ini secepatnya bayar PBB,” pesan Rahman Sani.(nia)

Rekomendasi Berita