oleh

Realisasi CSR Amanah Undang-undang

RAWAS ILIR – Dalam waktu dekat, Pengurus dan Anggota Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) diundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan itu dilakukan karena banyak perusahaan yang kurang transparan soal keuntungan.

Hal ini disampaikan Ketua Forum CSR Kabupaten Muratara, Solihin SH, pada momen penyerahan CSR dari Bank SumselBabel Cabang Lubuklinggau kepada SMAN Bingin Teluk, Selasa (18/12).

Pada kesempatan itu, Solihin menjelaskan dalam kurun waktu lima tahun terakhir pemerintah gencar mengampanyekan CSR. Termasuk Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Muratara.

Menurut Solihin, sebenarnya konsep CSR ini dikenal pertama kali oleh Howerd r. Bowen tahun 1953 seorang ahli ekonomi dan ketua salah satu Perguruan Tinggi Amerika.

Dunia internasional, khususnya di Amerika dan negara-negara Eropa CSR sebagai Moral Obligation (tanggung jawab sosial). Tetapi di Indonesia CSR antara Moral Obligation dan Legal Obligation (kewajiban hukum).

Ini terjadi sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), antara Pasal 74 ayat (1) dengan ayat (3).

Ayat (1), kata Solihin, berbunyi “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (tanggung jawab moral/moral obligation)”. Ayat (3) berbunyi “PT yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku legal obligation (kewajiban hukum)”.

“Kita pernah mendengar tentang tali asih, Commodity Development (Comdev/CD). Ini bagian dari CSR (kepedulian sosial). Kegiatan tali asih, biasa berupa bantuan bencana alam, bantuan peralatan untuk pelajar, kesehatan, HUT RI dan sebagainya. Sementara program Comdev/CD adalah kegiatan program yang diinisiatif oleh perusahaan, misalnya pembangunan jalan setapak, pembangunan sarana pendidikan dan olahraga, Usaha Kecil Menengah (UKM), pelatihan keterampilan dan sebagainya,” papar Solihin.

Ia menjelaskan, pelaksanaan tali asih dan Comdev/CD ini bersumber dari dana operasional perusahaan, yang disusun melalui ABP setiap tahunnya. Tujuannya untuk mendekatkan perusahaan dengan masyarakat dan kebutuhan perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan secara langsung.

“Kembali pada CSR, supaya ada kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaannya, maka sekarang hampir setiap daerah, telah membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP), termasuk Pemkab Muratara, yaitu Perda No.10 Tahun 2017 tentang TSLP,” jelasnya.

Maksud dan tujuan Perda No.10 Tahun 2017 ini dibuat untuk kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP.

Juga untuk memberikan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri memenuhi program TSLP standar Internasional. Disamping itu, dengan Perda tersebut bisa mensinergikan pelaksanaan TSLP dengan pembangunan daerah.

Pada Pasal 14 Perda No. 10 Tahun 2017 dijelaskan penyelenggaraan program TSLP dilakukan oleh perusahaan dengan cara langsung maupun tidak langsung dengan tetap berkoordinasi dengan Pemkab Muratara melalui Forum CSR. Artinya bukan pemerintah daerah atau Forum CSR sebagai pelaksana program TSLP atau CSR.

“Perlu kami jelaskan, sesuai Pasal 17 ayat (4) Perda No.10 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Tugas Forum CSR mengoordinasikan dan mengakomodasikan, monitoring dan pelaporan. Dan Pasal 20 ditegaskan, pengelola Forum CSR tidak diberi gaji atau honor setiap bulannya,” imbuh Solihin.

Lalu yang jadi pertanyaan, dari mana dengan pelaksanaan program CSR?

Kalau memperhatikan tujuan dibuatnya Perda No.10 Tahun 2017 tertuang dalam Pasal 2 huruf (b), yakni memberikan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri memenuhi program TSLP standar internasional.

Kalau mengacu pada perencanaan pelaksanaan CSR internasional, memperhatikan profit (keuntungan). Artinya perencanaan dan pelaksanaan program CSR memperhatikan laba/keuntungan perseroan.

Di Indonesia, jelas Solihin, pemerintah RI melalui Menteri BUMN menetapkan 2 persen keuntungan perusahaan disisihkan untuk kegiatan CSR. Yang penetapan perencanaan, pengalokasian dana, pelaksanaan dan jenis kegiatan ditetapkan dalam RUPS.

Biasanya yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau perusahaan belum laba (untung)? Maka perseroan dapat melakukan kegiatan yang namanya tali asih dan Comdev/CD yang dananya bersumber dari operasional perusahaan, yang nantinya juga catat sebagai biaya operasional perusahaan.

Untuk itu, saran Solihin, silakan pemerintah kecamatan, kelurahan/desa untuk berkomunikasi, pendekatan dan menggali informasi dengan perusahaan di wilayahnya masing-masing untuk menggali potensi ini, untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan sistem kemitraan, dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. (cw1/lik)

Rekomendasi Berita