oleh

Ratusan Warga Sampaikan Tuntutan ke DPRD

Enam Poin Kesepakatan Ditandatangani Bersama

LINGGAU POS ONLINE, PETANANG ILIR – Ratusan masyarakat serta Aliansi Selamatkan Hak Rakyat (Ashar) dari delapan Kelurahan di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Utara I, lakukan aksi di gedung DPRD Kota Lubuklinggau. Mereka datang, untuk menyampaikan lima tuntutan ke anggota DPRD.

Delapan Kelurahan tersebut, Kelurahan Petanang Ilir, Petanang Ulu, Tanjung Raya, Durian Rampak, Taba Baru, Belalau 2, Sumber Agung dan Batu Urip.

Sejak pukul 08.00 WIB lebih kurang 500 warga yang tergabung dalam Ashar bertahan di depan gedung DPRD. Hal ini sebagai komitmen mereka, untuk menyampaikan tuntutan.

Sementara lima tuntutan mereka terhadap pemerintah yaitu, pertama pemerintah tidak memberikan rekomendasi untuk perpanjangan HGU atas nama PT Cikencreng, yang telah berakhir pada 31 Desember 2017. Kedua pemerintah mengirimkan surat usulan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk mencabut HGU No. 19/HGU/BPN/92, karena sudah tidak melaksanakan kewajiban selaku pemegang izin HGU sebagaimana yang diatur, dan selanjutnya menjadi APL untuk dimiliki dan dikuasai negara.

Ketiga memberikan rekomendasi dan bantuan baik moril maupun materil, kepada masyarakat agar BPN menerbitkan sertifikat hak milik masyarakat, yang telah menguasai dan menggarap tanah perkebunan karet eks nasionale Industrieenlandbouw maatsschppljnhnv (belanda), yang direbut PT Cikencreng. Seperti halnya 750 sertifikat hak milik, yang diterbitkan oleh BPN sebelumnya.

Keempat mendesak pemerintah merevisi Perda tentang Tata Ruang, agar tanah eks HGU PT Cikencreng dijadikan ruang publik dan fasilitas umum bagi masyarakat. Serta kelima, mendesak pemerintah bersama pihak kejaksaan untuk melindungi hak-hak masyarakat terutama yang telah menggarap tanah HGU tersebut dari penzaliman pihak swasta.

Aksi mereka diterima oleh Ketua Komisi I DPRD, Khoirul Umri. Dewan pun berkomitmen, dengan menerima tuntutan tersebut serta menyatakan sikap melalui kesepakatan bersama.

“Hanya ini tuntutan kita. Kita berharap hasil kesepakatan bersama yang sudah ditandatangani bersama dilaksanakan oleh wakil rakyat. Karena ini akan kita kawal,” tegas Frans, selaku Korlip Ashar.

Sekitar pukul 14.00 WIB, kesepakatan bersama antara Dewan dan masyarakat selesai dibuat dan ditandatangani. Kesepakatan pun dibacakan secara langsung di hadapan masyarakat, oleh Ketua Komisi I DPRD, Khoirul Umri.

Enam poin kesepakatan bersama tersebut yakni, DPRD Kota Lubuklinggau berkewajiban membela hak-hak rakyat pada wilayah tersebut, di atas hak rakyat atas tanah tersebut, dan menolak permohonan apapun oleh PT Cikencreng atau tidak akan menyetujui perizinan PT Cikencreng. Kedua DPRD Kota Lubuklinggau akan menyampaikan permintaan rakyat kepada jalur legislatif, sampai ke DPRD Provinsi dan DPR RI. Juga disampaikan ke Gubernur, Presiden, Menteri Agraria/BPN, serta Walikota. Ketiga Surat akan disampaikan ke Menteri Agraria atau BPN RI, perihal permohonan untuk tidak diterbitkan sertifikat atau SHGU kepada pihak manapun, di atas lahan eks PT Cikencreng.

Keempat DPRD akan memanggil pihak terkait, termasuk pimpinan PT Cikencreng untuk meminta kesediaan pihak tersebut mengabulkan tututan rakyat dari daerah lahan eks PT Cikencreng. Kelima DPRD dan Pemkot akan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh, agar lahan perkebunan eks PT Cikencreng dimasukan pada program landerform. Bahkan sampai pada sertifikasi hak milik tanah, atas kepemilikan masyarakat di eks PT Cikencreng.

Dan keenam. setiap kebijakan pemerintah dan rencana pembangunan oleh pihak manapun, juga harus minta persetujuan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Ashar yang memiliki atas lahan di eks PT Cikencreng.

Kesepakatan bersama ditandatangani dan disetujui oleh Ketua Komisi I DPRD, Khoirul Umri beserta anggota DPRD lainnya Yeni Risnawati, Djonny, Yusri Daud, Leonardi Sohe, Zulkarnain dan Desri, serta perwakilan masyarakat dari Ashar. Sementara dari pihak pemerintah yakni Asisten I, Ibnu Amin, Kabag Hukum, Hendri Hermani, Kepala Kebangpol, Egi Rogiyansyah, Kasat Pol Pp, Elbaroma, Kabag Pemerintahan, Heri serta Camat Lubuklinggau Utara I, Firdaus Abky belum menandatangani, namun akan segera diajukan.

“Kami punya keyakinan. Sambil kami menunggu tanda tangan kesepakatan dari pihak eksekutif. Lalu menunggu data dari pihak PT Cikencreng, serta akta notaris dari masyarakat agar ada kekuatan hukum. Ketika semua lengkap, kita optimis kesepakatan bersama dan tuntutan masyarakat bisa terwujud,” tegas Ketua Komisi I DPRD, Khoirul Umri. (13)

Rekomendasi Berita