oleh

Ratusan Warga Binaan Belum Perekaman

LUBUKLINGGAU – Ratusan warga binaan baik narapidana maupun tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lubuklinggau melakukan perekaman KTP Elektronik (KTP-El). Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Perekaman dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Disaksikan langsung Kepala Lapas Kelas II A Lubuklinggau dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah.

Kepala Lapas Kalas II A Lubuklinggau, Imam Purwanto mengatakan perekaman ini arahan langsung dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), agar warga binaan mendapatkan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019.

“Khusus warga binaan asal Lubuklinggau, memang ada yang sudah namun ada yang juga yang belum. Namun tetap harus bersemangat agar para warga binaan mendapatkan hak pilih dan jangan sampai terlewatkan,” tutur Imam Purwanto.

Jumlah warga binaan di Lapas Klas II A, 419 orang, seluruhnya sudah mengikuti perekaman dan langsung menerima KTP-El. Sementara dari Kabupaten Muratara ada 171 warga binaan, 95 orang belum melakukan perekaman. Sementara 76 orang telah melakukan perekaman.

Untuk warga binaan dari Kota Lubuklinggau, dari 203 orang, tinggal 42 orang belum diselesaikan.

“Jumat dan Sabtu ini perekaman selesai,” jelas Imam Purwanto.

Pada kesempatan itu, Ketua KPU Lubuklinggau, Topandri mengatakan perekaman di Lapas ini program nasional serentak pada 17-19 Januari 2019. Semua warga binaan yang masih berada di Lapas dapat menyalurkan hak pilihnya pada 17 April mendatang.

Tujuan dari kegiatan ini yakni seluruh warga binaan yang hak pilihnya belum dicabut oleh Pengadilan harus bisa tersalurkan, karena hak pilih unti warga negara itu diatur Undang-Undang.

“Siapapun yang menghalangi bisa terkena pidana,” jelas Topandri.

Bagi warga binaan yang sudah melakukan perekaman akan dimasukkan ke DPT Tambahan atau DPT Khusus.

“DPT Tambahan itu, apabila warga binaan di tempat tinggalnya sudah terdaftar sebagai DPT, maka harus meminta surat pindah memilih, nah bagi yang belum terdaftar di DPT-nya, maka akan kita masukan sebagai DPT Khusus, ini menghindari adanya pemilihan ganda,” kata Topandri.

Dalam aturannya, karena TPS di Lapas ini nanti masuk TPS wilayah Barat tentu bagi pemilih yang berasal dari Kabupaten Mura, Kota Lubuklinggau dan Muratara hanya bisa memilih Capres dan Cawapres, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPD, untuk DPRD Kabupaten dan kota tidak bisa memilih, kecuali domisili di luar dari Kecamatan Lubuklinggau Barat tentu ia bisa memilih DPRD Kota Lubuklinggau Dapil Barat.

“Kemudian, di Lapas Lubuklinggau ini ada juga yang berasal dari Kabupaten Rejang Lebong, nah itu bisa memilih, namun hanya memilih Capres,” sambung Topandri.

KPU menargetkan hak suara tersalurkan mencapai 80 persen dari seluruh DPT.

“Hak pilih inilah yang kami salurkan, karena Pemilu ini menentukan masa depan Indonesia, apalagi Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara bersama-sama. Kami yakin para Caleg akan mengiring konstituennya untuk memilih,” ujarnya. (awj)

Berita Terkait : Optimalkan Partisipasi Pemilih

Rekomendasi Berita