oleh

Ratusan Pelajar Demo ke Kantor Bupati

LINGGAU POS ONLINE, RUPIT – Ratusan pelajar asal SMA Negeri Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar aksi demonstrasi ke Kantor Bupati Muratara. Demo itu, menuntut pergantian kepala sekolah.

Berdasar pantauan Linggau Pos, Senin (20/8) aksi demo tanpa ada koordinator tersebut dimulai pukul 08.00 WIB. Para pelajar membawa karton-karton yang telah bertuliskan ‘Turunkan Kepsek’, ‘Stop pungli’, ‘Sekolah bukan ladang bisnis’ dan ‘Tegakkan kejujuran’.

Para pelajar sempat menutup Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) dengan menghadang kendaraan yang melintas. Sehingga menimbulkan kemacetan sekitar 15 menit.

Pelajar yang melakukan aksi demo, diduga adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) dan penggunaan dana SPP.

Setelah menyampaikan tuntutan mereka, beberapa perwakilan murid SMA dan perwakilan komite sekolah diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muratara, H Abdullah Makcik, didampingi Asisten Administrasi Umum Keuangan, Alwi Roham dan Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Hj Ratnawati untuk rapat mendengarkan aspirasi para pelajar di Ruang Bina Praja Setda Kabupaten Muratara.

Selanjutnya, pukul 09.30 WIB, salah seorang siswa bernama Osama menyampaikan hasil rapat mediasi tersebut akan disampaikan ke Disdik Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Lantaran kewenangan tidak lagi berada di Pemkab Muratara melainkan kewenangan provinsi.

Plt Kepala Disdik Kabupaten Muratara, Ratnawati mengatakan untuk aspirasi para pelajar sudah diterima.

“Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Sekda sebagaimana kebijakan yang tidak lagi di Pemkab Muratara. Tentu aspirasi ini akan disampaikan ke Pemprov Sumsel bersama Komite Sekolah, Asisten III dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik dan PGRI. Sebenarnya ini ranah komite selaku mitra sekolah, apalagi sekarang kewenangan kita hanya sebatas koordinasi. Bila tidak terakomodir dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka sekolah bersama komite bersepakat untuk mengakomodir program-program sekolah,” terang Ratnawati.

Ia juga menegaskan, untuk penurunan kepala sekolah, ada prosedur, dan itu kewenangan Provinsi Sumsel.

“Yang jelas sesuai dengan hasil rapat mediasi tersebut, Senin (27/8) mendatang kita bersama Asisten III, Komite, PGRI menyampaikan ke Pemprov Sumsel,” jawab Ratnawati.

Sementara itu, Kabid Humas Komite SMAN Muara Rupit, Sarifudin yang ada di lokasi demo menegaskan aksi pelajar tersebut diduga dipicu oleh adanya pungutan liar untuk siswa baru yakni hampir Rp 1 juta per siswa untuk keperluan sekolah.

“Kepala sekolah melakukan pungutan ke siswa tanpa ada koordinasi atau rapat dengan komite khususnya iuran Penerimaan Siswa Baru (PSB),” sebut Sarifudin. (12)

***Tanggapan Kepala SMAN Rupit, “Kami Tidak Lakukan Pungli”

KEPALA SMAN Model Rupit, Suprihartini mengaku terkejut ratusan siswanya melakukan aksi demonstrasi di Kantor Pemkab Muratara, Senin (20/8).

Kepada Linggau Pos, ia menjelaskan kemarin, pukul 07.00 WIB, saat ia hendak ke SMAN Rupit melihat siswa-siswinya tepi jalan ada tiga siswanya sedang memasangkan kain. Suprihartini belum sempat bertanya untuk apa kain itu dipasang.

“Saat saya lewat lagi, saya menghampiri mereka. Mereka bilang diajak demo. Lalu saya tanya, apa yang kamu tuntut. Tapi mereka awalnya tidak tahu,” terang Suprihartini.

Setelah adanya aksi demo yang diduga didalangi seseorang itu, Suprihartini makin terkejut.

“Banyak yang anak-anak tuntut itu. Tapi yang pasti, kalau demonya latar belakang Pungli, itu jelas fitnah. Kami nggak pernah melakukan Pungli,” tegas dia.

Hal sama disampaikan Wakil Kepala Bidang Humas SMAN Rupit Arif. Ia membenarkan, ada 21 item tuntutan para siswanya.

“Diantaranya ada isu kami akan menaikkan uang komite, padahal enggak ada kenaikan uang komite. Sesuai kesepakatan sejak awal uang komite itu tetap Rp 50.000,” terang Arif.

Selain itu, lanjut dia, siswa-siswi juga menanyakan dana komite.

Ia menjelaskan, dana komite memang ada yang mengendap. Ia memastikan dana beku itu rencananya akan dirapatkan dengan komite mau diapakan nantinya.

“Karena ketika dana komite terkumpul, sekolah tidak ikut campur sama sekali. Seluruh urusan pengelolaan dana komite ya kami serahkan ke komite mau dibuatkan apa. Dan menurut kami komite sudah tahu itu. Sangat aneh ketika mereka mempertanyakan itu lagi,” tegas Arif.

Disamping itu, Arif juga menjabarkan, para demonstran juga menanyakan soal uang kursi.

“Permasalahannya, iuran untuk beli kursi itu diambil dari siswa lalu, sekolah menyerahkan pengelolaan dana kursi itu ke komite. Dan SMAN Rupit terima barang jadi sudah bentuk kursi. Dan yang anehnya yang mempertanyakan kursi dan dana komite itu komite sendiri. Jadi ada apa dengan komite? Ini yang menurut kami aneh,” jelas dia.

Arif juga dibuat bingung karena demonstran juga menanyakan pungutan dana Program Indonesia Pintar (PIP).

Maka ia menjelaskan, memang pernah ada pungutan dana PIP.

“Tapi itu bukan jaman Bu Suprihartini, dan orang yang mengelolanya sudah berhenti dari SMAN Rupit. Lantas yang jadi pertanyaan, kenapa baru demo sekarang. Kami menyayangkan hal ini,” terang Arif. (02)

Rekomendasi Berita