oleh

Rata-rata Pasang Baliho di Tempat Terlarang

LUBUKLINGGAU – Ada 89 baliho dan spanduk dari peserta Pemilu 2019 yang sudah ditertibkan Bawaslu Kota Lubuklinggau. Jumlah tersebut, diterima dari empat Panwascam, yakni Panwascam Lubuklinggau Timur II, Lubuklinggau Timur I, Lubuklinggau Selatan I dan Lubuklinggau Utara II.

Sementara, untuk penertiban di wilayah kecamatan lainnya, sedang direkap oleh Panwascam.

Baliho maupun spanduk yang ditertibkan tersebut yang dipasang di tiang listrik, tiang telepon, pohon milik pemerintah, taman kota dan tempat terlarang lainnya.

Mulai dari tempat yang dilarang dalam Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU, hingga Peraturan Daerah (Perda).

Uniknya, hampir semua peserta Pemilu memasang alat sosialisasi mereka di tempat terlarang, mulai dari anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Lubuklinggau, serta pasangan calon Presiden-Wakil Presiden.

Komisioner Bawaslu Kota Lubuklinggau Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran (HPP) dan Sengketa Pemilu, Bahusi mengatakan sampai saat ini, pihaknya masih melakukan penertiban baliho maupun spanduk yang dipasang peserta Pemilu.

“Penertiban masih berlangsung, karena tim dari masing-masing kecamatan masih menyisir wilayah masing-masing,” kata Bahusi, Senin (24/12).

Semua baliho maupun spanduk yang ditertibkan, bisa diambil oleh tim kampanye dari peserta pemilu. Namun, sampai saat ini belum ada satupun yang mengambil alat peraga yang sudah ditertibkan ini. Bahkan, Bawaslu Kota Lubuklinggau belum menerima adanya komplin dari peserta pemilu terkait penertiban yang sudah dilakukan.

“Jangankan mau komplain, bahkan saat ini ada permintaan dari sebagian masyarakat yang meminta spanduk salah satu peserta pemilu ditertibkan. Karena, mengganggu pemandangan,” jelasnya.

Namun, penertiban belum bisa dilakukan, sebab spanduk yang dipasang peserta pemilu tersebut bukan pada tempat terlarang.

Sehingga, untuk melakukan penertiban butuh koordinasi lintas sektoral dengan mengundang, KPU, masyarakat setempat hingga pemilih spanduk dimaksud.

“Kita berkerja sesuai aturan, jadi kalau ada sesuatu hal yang di luar aturan, butuh koordinasi lintas sektoral,”tegasnya. (aku)

Rekomendasi Berita