oleh

Rasip : Dinas Pertanian Jaga Lahan Sesuai Prosedur

MUSI RAWAS – Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura), Drs A Rasip berharap agar Dinas Pertanian Kabupaten Mura, bertindak sesuai prosedur yang berlaku. Tujuannya, untuk menghindari maraknya alih fungsi lahan yang banyak terjadi belakangan ini.

“Tindakan tegas memang harus dilakukan, untuk menyelamatkan lahan pertanian yang kian menyusut akibat alih fungsi,” kata Drs A Rasip, Minggu (20/1).

Menurut Rasip sapaan akrabnya, selain memberi tindakan, Dinas Pertanian juga harus memberikan solusi kepada masyarakat, agar tidak melakukan alih fungsi lahan, dengan terlebih dahulu menanyakan kepada masyarakat penyebab dilakukannya alih fungsi tersebut.

“Selain bertindak, pemerintah juga harus memberikan solusi, agar masyarakat tidak melakukan alih fungsi lahan, seperti yang terjadi akhir-akhir ini,” jelasnya.

Misalnya, dengan melakukan investigasi di area persawahan, apakah air saluran irigasi sampai ke setiap sawah masyarakat. Sebab, beberapa waktu lalu, ada beberapa sawah yang tidak teraliri air.

“Ini harus jadi perhatian khusus untuk pemerintah, dalam menjaga persawahan di wilayah Kabupaten Mura,” ujarnya.

Diketahui, Plt Kepala Dinas Pertanian Mura, Tohirin menjelaskan dari data 1996 sampai 2017 lalu. Kurang lebih ada 10.200 Hektare (Ha) lahan persawahan jadi kebun,  dan paling banyak terjadi itu di Kecamatan Tugumulyo dan Muara Beliti.

Saat ini luas persawahan sebagai lahan pertanian berkelanjutan 22.640 Ha, dan luas lahan cadangan 806 Ha yang tersebar di 14 kecamatan. Terdiri, Kecamatan STL Ulu Terawas seluas 7.056 Ha,  Selangit seluas 419 Ha,  Sumber Harta seluas 5.837 Ha, Tugumulyo seluas 2.833 Ha, Purwodadi seluas 1.721 Ha, Muara Beliti seluas 2.108 Ha.

Selanjutnya, Kecamatan Jayaloka seluas 90 Ha, Sukakarya seluas 249 Ha, Muara Kelingi seluas 1.382 Ha, BTS Ulu seluas 965 Ha, Tuah Negeri seluas 1.473 Ha, Muara Lakitan seluas 872 Ha, Megang Sakti seluas 5.248 Ha. Dan hanya satu kecamatan yang tidak memiliki lahan persawahan, yaitu Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) hanya memiliki lahan cadangan seluas 368 Ha.

Setelah Peraturan Daerah (Perda) No.3 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati (Perbup) No.101 Tahun 2018 disahkan 15 Februari 2018 lalu, pihaknya sudah melakukan sosialisasi melalui media cetak dan radio ke masyarakat.

Kemudian, 16 Januari 2019 (kemarin, red) pihaknya pertama kali melakukan sosialisasi. Terkait untuk menindaklanjuti dari Perda dan Perbub, masalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB).

“Tim akan melakukan penindakan ke lapangan, dengan memberikan tiga  kali surat teguran. Jika diabaikan, maka tim akan melakukan pembongkaran dan pemberian sanksi hukum pidana,” kata Tohirin. (aku)

Rekomendasi Berita