oleh

Raperda Pembentukan PT Mura Sempurna Batal Disahkan

Tiga Raperda Disahkan

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Musi Rawas (Mura) Sempurna, batal disahkan. Pasalnya, dari hasil Laporan Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Mura merekomendasikan, Raperda ini tidak dilanjutkan.

Hal ini terungkap saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Mura, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Mura, Yudi Fratama didampingi Wakil Ketua I, Yuzakir Mahmud dan Wakil Ketua II, Ismun Yahyah serta dihadiri 27 anggota DPRD Kabupaten Mura dari 40 anggota dewan. Sementara pihak eksekutif yang hadir Bupati Mura H Hendra Gunawan, Wabup Hj Suwarti, Sekda Kabupaten Mura Isbandi Arsyad serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Mura. Dengan agenda rapat mendengarkan laporan Pansus Dewan, terhadap empat usulan Raperda tahun 2018, serta pengambilan keputusan DPRD dan pendapat akhir Bupati Mura, Rabu (30/5).

Juru Bicara (Jubir) Pansus II DPRD Mura, Tumiran menjelaskan alasan Pansus II merekomendasikan Raperda pembentukan PT Mura Sempurna belum bisa dilanjutkan.

Dengan alasan, berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dijelaskan, Kepala Daerah harus menyampaikan surat usulan pembentukan BUMD ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Nanti. hasil penelitian pihak Mendagri terhadap usulan tersebut, menjadi dasar kepala daerah mengusulkan Raperda tentang pembentukan BUMD. Pansus II DPRD Mura mau melanjutkan pembahasan, ketika eksekutif sudah melengkapi persyaratan.

Alasan selanjutnya, Pansus II DPRD Mura meminta Bupati untuk segera membubarkan dua Perusahaan Daerah (PD) sebelumnya, PD Mura Energi dan Mura Sempurna agar tidak menimbulkan dampak. Dan terakhir, meminta eksekutif segera sampaikan mengenai aset secara rinci dua PD sebelumnya ke DPRD Kabupaten Mura.

“Rekomendasi ini dengan mempertimbangkan saat penyampaian Raperda, lalu penyampaian pemandangan umum fraksi Dewan, mendengar jawaban eksekutif serta pembahasan rapat Pansus dengan mitra pada 21 Mei hingga 22 Mei 2018. Kita putuskan bersama, Raperda ini belum bisa dilanjutkan,” tegas Tumiran.

Sementara untuk Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, disetujui untuk disahkan menjadi Perda.

Sementara Pansus I melalui Jubirnya, Ahmad Sahroni, membahas dua Raperda yakni Raperda tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, disepakati untuk disahkan menjadi Perda.

Untuk Raperda KLA disarankan ada penambahan pada judul, menjadi Raperda tentang Penyelenggaraan KLA. Serta ditambah di dalam Perda, Pemkab Mura akan menyediakan pusat rehabilitasi, rumah singgah, rumah aman dan rumah antara. Untuk Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, harus segera disosialisasikan ke masyarakat dengan baik.

“Agar tidak ada salah paham di masyarakat, dengan beranggapan Perda ini akan membebani masyarakat. Serta Pemkab Mura juga harus menyeimbangi dengan peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor,” jelas Ahmad Sahroni.

DPRD Kabupaten Mura yang hadir, memutuskan dari empat Raperda yang diusulkan eksekutif hanya tiga yang disahkan menjadi Perda. Sementara satu Raperda ditunda dengan alasan belum selesai dibahas ditingkat Pansus DPRD. Paripurna diakhiri dengan penandatanganan bersama antara DPRD dan Bupati Mura. (13)

Rekomendasi Berita