oleh

Raperda LP2B Belum Dibahas Ulang

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Musi Rawas, Ngadi menegaskan sampai dengan saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), belum juga dibahas ulang oleh DPRD.

“Belum dibahas, namun secepatnya akan segera kita bahas,” ungkapnya singkat.

Ngadi menegaskan, pihaknya tetap menginginkan agar Raperda PLP2B segera dibahas ulang.

“Hanya saja, kita masih menunggu penjadwalan serta rekomendasi dari pimpinan. Untuk memastikan, apakah ketika pembahasan ulang nanti masih menggunakan Pansus yang lama, atau membentuk Pansus yang baru. Kita pastinya menginginkan, agar secepatnya dibahas ulang dan disahkan,” tegas Ngadi.

Ia yang tergabung dalam Pansus sebelumnya mengakui, pembahasan Raperda PLP2B tertunda lantaran ada perdebatan antara DPRD yang meminta jarak lahan yang boleh dialihfungsikan ke sektor lain dengan jalan 100 meter. Sementara pihak eksekutif mengajukan, hanya 50 meter.

“Memang sebetulnya menurut aturan mengenai tata ruang, tidak ada jarak tersebut. Hanya saja adanya kemajuan daerah, maka masyarakat melalui kami (Pansus) menyampaikan kalau mereka menginginkan diatur batas tersebut sepanjang 100 meter. Makanya kita kemarin mengajukan 100 meter,” jelasnya.

Hal ini sebelumnya, membuat Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia (RI), Ir Pending Dadih Permana mengungkapkan kalau Perda ini dibuat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Namun untuk kepentingan khalayak banyak, sehingga anggota DPRD diminta untuk menahan ego sektoralnya.

Hal ini diungkapkannya, ketika berkunjung ke Kabupaten Musi Rawas.

“Ini penting dilakukan pengesahan untuk menjaga lahan persawahan yang produktif dari pengalihfungsian lahan menjadi rumah toko (ruko) dan lain sebagainya. Terus selesaikan pembahasannya, karena nanti dapat menghambat bantuan yang diberikan kalau tidak kunjung disetujui,” kata Pending, Jumat (10/11). (09)

Komentar

Rekomendasi Berita