oleh

Raperda KLA Jangan Sampai Tumpang Tindih

..kita sepakat dengan Raperda KLA, namun harus diperhatikan jangan sampai tumpang tindih dengan Perda sebelumnya yang juga mengatur tentang anak. Harusnya dikaji ulang, untuk mengantisipasi jangan sampai tumpang tindih….

Anggota DPRD dari fraksi Gerindra Bersatu, Tumiran

Dengan Perda Perlindungan Anak

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura), Hj Habsorini mengaku sepakat atas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diusulkan oleh eksekutif. Hanya saja, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura harus bisa meyakinkan kenapa perlu dibuatnya Perda tentang KLA.

Menurutnya, apakah permasalahan anak di Kabupaten Mura sudah urgen, sehingga harus disusunnya Perda tentang KLA. Sementara tahun 2017, Pemkab Mura bersama DPRD Mura sudah mengesahkan Perda tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

“Makanya kita minta, Pemkab Mura sampaikan alasan yang konkret. Apa penyebabnya Kabupaten Mura harus menjadi KLA. Ketika alasannya tepat ya kita pastinya sepakat, namun kalau tidak artinya Raperda ini belum mendesak untuk dibahas,” tegas Habsorini.

Anggota DPRD Mura Fraksi Gerindra Bersatu, Tumiran mengingatkan Pemkab Mura mengenai Perda sebelumnya yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Ia menyarankan, kenapa tidak dimaksimalkan saja Perda yang melindungi anak di Kabupaten Mura. Maksimalkan penerapannya, serta lengkapi sarana dan prasarananya untuk tumbuh kembang anak di setiap kecamatan.

“Kita sepakat dengan Raperda KLA, namun harus diperhatikan jangan sampai tumpang tindih dengan Perda sebelumnya yang mengatur tentang anak. Harusnya dikaji ulang, untuk mengantisipasi jangan sampai tumpang tindih,” ungkapnya.

Anggota DPRD Mura, Ahmad Sahroni menegaskan ketika Raperda KLA memang dibahas lalu akan diterapkan maka harus betul-betul dimaksimalkan. Mereka berharap sinkronisasi antara OPD dan FKPD berjalan baik dan berperan secara aktif sebagai komitmen wujudkan Kabupaten Mura sebagai KLA. Untuk itu pihaknya sepakat, usulan Raperda KLA dibahas lebih lanjut oleh Panitia Khusus (pansus) DPRD Mura.

“Kita sepakat, karena dengan Perda KLA bisa menjadi motivasi anak-anak untuk tidak putus sekolah. Untuk itu nantinya perlu dilengkapi dengan ruang belajar, serta pelatihan yang nantinya berdampak kepada berkurangnya angka kriminalitas,” tegasnya.

Saat menyampaikan empat Raperda dalam rapat paripurna di hadapan anggota DPRD Kabupaten Mura, Wakil Bupati (Wabup) Mura, Hj Suwarti mengatakan, KLA merupakan kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen, dan sumber daya pemerintah. Serta masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh, dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

“Pembuatan Raperda KLA perlu dikembangkan di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Mura, sehingga mewujudkan Kabupaten Mura layak bagi anak. Untuk mewujudkan Kabupaten Mura sebagai KLA, perlu disusun Perda tentang KLA,” jelasnya. (13)

Rekomendasi Berita