oleh

Raperda Ditolak

LINGGAU POS ONLINE, MAJAPAHIT – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Lubuklinggau, tolak dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari empat Raperda yang diajukan eksekutif. Adapun dua Raperda dimaksud tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Raperda tentang Susunan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Kepegawaian PDAM Tirta Bukit Sulap.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kota Lubuklinggau penyampaian laporan pansus-pansus DPRD Kota Lubuklinggau atas pembahasan empat Raperda di ruang rapat paripurna gedung DPRD lama di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Selasa (31/7).

Dua Raperda yang ditolak satu Raperda dibahas Pansus II yaitu Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Kepegawaian PDAM Tirta Bukit Sulap dan yang dibahas Pansus III Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Sedangkan Perda yang disahkan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Juru bicara Pansus III, Hambali Lukman dalam laporannya menyampaikan berdasarkan hasil pembahasan Pansus III bahwa Raperda perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar belum dapat dibahas lebih lanjut karena fasilitas yang dipersiapkan oleh pemerintah dari beberapa pasar tradisional yang ada di Kota Lubuklinggau belum maksimal. “Selain itu kondisi perekonomian pedagang di pasar tradisional belum memungkinkan untuk diterapkannya tarif baru sesuai dengan usulan dari Pemerintah,” katanya.

Pansus III yang diketuai Raden Syahledra juga menolak usulan kenaikan tarif retribusi parkir motor. Eksekutif mengusulkan kenaikan tarif retribusi parkir motor dari Rp1.000 menjadi Rp2.000, mobil dari 2.000 menjadi Rp3.000.

Dari usulan yang diajukan eksekutif dalam revisi ketiga Perda No.11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, Pansus III menyetujui kenaikan tarif parkir mobil dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000. Dan usulan parkir sepeda motor roda tiga Rp 2.000.

Setelah rapat paripurna, Ketua Pansus III Raden Syahlendra mengatakan alasan Pansus III menolak kenaikan retribusi parkir motor karena berdasarkan aspirasi dari masyarkaat bahwa kalau menaikan retribusi parkir motor akan memberatkan masyarkaat menengah ke bawah. Karena saat ini motor bukan lagi kendaraan mewah, tapi sudah menjadi kendaraan masyarakat menengah ke bawah. “Ada tukang ojek. Kalau dinaikan menjadi Rp2000 memberatkan. Makadari itu Pansus III sepakat untuk menolak kenaikan parkir motor,” tegasnya.

Setelah rapat paripurna Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya dan Pj Walikota Lubuklinggau, Riki Junaidi menandatangani kesepakatan bersama pengesahan dua Raperda yakni tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah disaksikan ketua-ketua pansus dan sejumlah pejabat eselon II dilikungan Pemkot Lubuklinggau. (05)

News Feed