oleh

Rapat Paripurna Pengesahan LKPJ 2017 Ditunda

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Pimpinan DPRD kabupaten Musi Rawas (Mura) Tidak dapat hadir, membuat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mura ditunda. Agendanya, mendengarkan hasil pembahasan komisi-komisi, sekaligus pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mura Tahun Anggaran 2017.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Mura, Amir Hamzah melalui Kabid persidangan, Amri saat dihubungi koran ini, membenarkan Rapat Paripurna DPRD Mura tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Disebabkan tiga unsur Pimpinan DPRD Mura, tidak dapat hadir karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan.

Menurut Amri, jadwal rapat paripurna dilaksanakan pukul 10.00 WIB Selasa (24/7). Sementara agenda rapat selain mendengarkan hasil pembahasan komisi, juga ada agenda pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan LKPJ Tahun 2017. Karena ini harus dipimpin oleh Ketua DPRD Mura, dan unsur pimpinan DPRD Mura tidak ada yang bisa hadir, maka sidang ditunda dan diagendakan kembali di akhir Juli 2018.

Penundaan rapat paripurna dibenarkan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mura, Ismun Yahya. Ia mengaku, ditundanya rapat paripurna baru ia ketahui pagi ini, dengan alasan yang sama. Pimpinan dewan berhalangan hadir, sehingga rapat paripurna akan dijadwalkan ulang.

“Kita tunggu saja jadwal selanjutnya,” kata Ismun Yahya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mura, Syamsul Bahri juga membenarkan jadwal rapat paripurna yang ditunda. Menurut politisi Partai Golkar ini rapat paripurna terpaksa ditunda, karena pembahasan mengenai LKPJ Tahun 2017 di tingkat komisi dewan belum selesai.

“Belum siap saja dari pihak komisi dewan, makanya ditunda,” ungkap Syamsul.

Komisi I menurut Syamsul Bahri, sudah menyelesaikan pembahasan dan siap menyampaikan hasil pembahasan mereka terhadap penyampaian LKPJ Tahun 2017. (13)

Rekomendasi Berita