oleh

Rapat Paripurna Molor

Bupati Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban 2017

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Legislatif Musi Rawas Utara (Muratara) bersama eksekutif mengadakan Rapat Paripurna DPRD, Senin (25/6). Rapat tersebut dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB, namun baru dimulai sekitar pukul 14.57 WIB.

Dari pantauan Linggau Pos pukul 14.04 WIB, dari 25 anggota DPRD Muratara yang ada, baru 16 orang yang tampak ‘batang hidungnya’.

Agenda rapat tersebut mendengarkan penyampaian dan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Muratara tahun anggaran 2017 oleh Bupati Muratara.

Acara berlangsung di gedung rapat paripurna, dipimpin Ketua DPRD Muratara Efriansyah. Dihadiri Bupati Muratara HM Syarif Hidayat, Sekda H Abdullah Makcik dan beberapa kepala OPD di lingkungan Pemkab Muratara.

Dalam penyampaiannya, Bupati Muratara menjelaskan penyampaian Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 ini sudah diawali melalui penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran tahun 2017 serta permohonan kepada DPRD Muratara untuk mengagendakan pembahasan Raperda dimaksud.

APBD Kabupaten Muratara tahun anggaran 2017 terdiri atas pendapatan yang bersumber dari PAD yang direncanakan sebesar Rp 59.397.686.091 dapat terealisasi Rp 57.580.992.080,77 atau sebesar 96,94 persen.

Sementara pendapatan yang berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Selatan direncanakan sebesar Rp 751.206.941.424,44, terealisasi sebesar Rp 725.788.383.409,68 atau 96,62 persen.

Serta pendapatan lain-lain yang sah direncanakan Rp 2.025.135.000 terealisasi sebesar Rp 2.025.235.000 atau 100 persen.

“Jadi total pendapatan yang direncanakan Rp 812.629.763.515,44 terealisasi Rp 785.394.510.490,45 atau 96,65 persen,”papar Syarif Hidayat.

Sementara untuk komponen belanja terdiri dari belanja operasi yang terealisasi Rp 397.693.856.276 atau 87,88 persen. Belanja modal terealisasi sebesar Rp 279.488.044.078,14 atau 93,18 persen. Sedangkan belanja tak terduga terealisasi sebesar Rp 12.230.000.

Jadi total belanja yang direncanakan Rp 755.212.199.687 terealisasi Rp 677.194.130.354,14 atau 89,67 persen.

“Laporan tersebut disusun sesuai dengan standar akuntansi pemda yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) perwakilan Provinsi Sumsel, dan hasil audit mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari sebelumnya berupa WDP,”Sebutnya. (12)

Rekomendasi Berita