oleh

Rapat Paripurna DPRD Muratara Molor

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Senin (30/4) molor dua jam lebih.

Agenda tersebut dijadwalkan pukul 09.00 WIB, namun baru pukul 11.30 WIB, rapat paripurna dilaksanakan. Karena jumlah anggota yang mengikuti rapat paripurna belum memenuhi batas minimal atau 50 % ditambah satu dari jumlah seluruh anggota DPRD Muratara 25 orang.

Rapat paripurna tersebut mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap 14 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Muratara. Bahkan setelah dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Efriansyah pukul 11.30 WIB, beberapa menit kemudian diinterupsi oleh anggota DPRD, Arjun Jipri lantaran jumlah yang mengikuti rapat hanya berjumlah 12 orang, sementara penyampaian Sekretaris Dewan (Sekwan) seluruhnya berjumlah 13 orang.

Hadir mewakili Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat yakni Wakil Bupati Muratara, H Devi Suhartoni dan juga Sekretaris Daerah (Sekda), H Abdullah Maktjik dan beberapa kepala atau perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam rapat paripurna, seluruh pemandangan fraksi yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Perjuangan Perubahan Indonesia (PPI), Fraksi Hanura, Fraksi Karya Bintang Keadilan sepakat untuk dilakukan pembahasan ditingkat selanjutnya. Dalam hal ini Panitia Khusus (Pansus).

Salah satunya pemandangan Fraksi Gerindra, yang disampaikan oleh Taufik Anwar. Meski setuju untuk dilakukan pembahasan tingkat selanjutnya, namun Fraksi Gerindra memberikan saran dan masukan terhadap Raperda yang telah disampaikan oleh pihak eksekutif. Agar Raperda-raperda tersebut tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Raperda yang disampaikan tidak hanya seremonial dan kuantitas saja, tapi yang paling penting kualitas dan manfaatnya sehingga memberikan efek percepatan pembangunan di Muratara,” saranTaufik Anwar.

Selanjutnya Taufik mengharapkan isi Raperda nantinya sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Muratara dengan kondisi kekinian dan kebutuhan masa akan datang.

Taufik juga menghimbau agar Raperda yang akan dijadikan Perda nantinya benar-benar berkualitas dan tidak sering terjadi perubahan setiap tahun yang nantinya berdampak menghambat proses penerapan Perda tersebut.

“Terhadap Perda yang telah ada maupun Rapeda yang akan dijadikan Perda nantinya, kami menghimbau agar pihak eksekutif menyosialisasikannya kepada masyarakat dan mengaplikasikannya. Terkhusus Perda yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daera (PAD), Jangan sampai pembuatan Perda hanya pemenuhan kewajiban saja,” imbuh Taufik Anwar.(12)

Rekomendasi Berita