oleh

Rakor, Gakkumdu Muratara Siap Antisipasi Potensi Gangguan Pilkada

LINGGAUPOS.CO.ID– Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Senin (31/8/2020) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Gakkumdu Pilkada Muratara 2020, yang dilaksanakan di Aula Mapolres Muratara.

Kapolres Muratara AKBP Adi Witanto mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan diri jelang pelaksanaan Pilkada khususnya penindakan dalam pelanggaran Pilkada, jika ditemukan unsur pidananya. “Bahkan kami sudah membentuk tim cyber untuk mengantisipasi potensi gangguan pilkada,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya memonitor dan patroli siber dunia maya terkait postingan yang sifatnya mengandung ujaran kebencian, SARA dan lain sebagainya. “Mai bersama-sama kita Sentra Gakkumdu saling berkoordinasi sehingga tugas kita semakin ringan,” kata Kapolres.

Kapolres juga mengimbau, agar perlunya dilibatkan Kanit Reskrim, Kanit Intel dan Bhabinkamtibmas Polsek sejak dini dan agar dilakukan koordinasi di Polres Muratara.

Sementara itu, Ketua KPU Muratara Agus Mariyanto mengatakan, potensi masalah kampanye di Muratara, berupa hoax, money politic, intimidasi dan kampanye SARA. “Himbauan kami, bijak menggunakan sosmed dan tidak menyebar hoax menjelang masa kampanye untuk mengurangi halhal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Ia juga mengajak, bersama sama kita di Sentra Gakkumdu saling berkoordinasi sehingga tugas semakin ringan.
Terpisah, Ketua Bawaslu Muratara Munawir, menjelaskan pembentukan Sentra Gakkumdu ini untuk menangani tindak pindana pemilu sebagai implementasi amanat UU peraturan bersama, inti keberhasilan sentra Gakumdu adalah kekompakan.

“Anak dan ASN rawan terlibat pemilu. Kita perlu menyingkirkan antar elemen gakkumdu. Saya menyambut dengan baik dan mengharapkan kinerja Gakkumdu dapat bekerja secara optimal dan prpfesional dalam proses tindak lanjut pemilu,” katanya.

Kasat Reskrim Polres Muratara, AKP Dedi RH menambahkan, Polres Muratara memonitor dan patroli siber dunia maya terkait postingan yang sifatnya mengandung ujaran kebencian, sara dan lain sebagainya.

“Mari bersama sama kita setra Gakkumdu saling berkoordinasi sehingga tugas kita semakin ringan. Perlu dilibatkan kanit reskrim, kanit Intel dan bhabin Polsek sejak dini dan agar dilakukan koordinasi di Polres Muratara,” ia mengatakan.

Sementara Kordinator Pengawas Bawalsu Muratara M. Ali Asek menyampaikan, potensi pidana bisa terjadi bilamana warga memberikan keterangan tidak benar untuk Daftar Pemilih, memalsukan data pada daftar pemilih, menghalang halangi seorang untuk mendaftar sebagai pemilih, menyebabkan orang lain tidak masuk sebagai daftar pemilih.

“Potensi pidana ditahap pencalonan terjadi bilamana adanya penyelenggara ataupun masyarakat yang menghalangi seseorang untk menjadi calon, memberi keterangan tidak benar, memalsukan surat, pemalsuan daftar dukungan terhadap calon perseorangan,” jelasnya.
Juga hadir dalam rakor ini, Kanit Reskrim dan Kanit Intel Polsek Jajaran Polres Muratara, Anggota Polres Muratara dan Anggota Panwaslu Muratara.(*)

Rekomendasi Berita