oleh

Putusan PAW Mahkamah Partai Gerindra Absolut

Diputuskan 2014 Digugat 2017

LINGGAU POS ONLINE, SIDOREJO – Majelis Etik DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), telah menyelesaikan sengketa antara Dodoi Kana dan Muhamad Ali. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No. 001/KPTS/M.Etik/DPD GERINDRA/SUMSEL/2014.

Dalam SK tersebut diputuskan kalau Dodi Kana dan Muhamad Ali, masing-masing selama 2 tahun 3 bulan akan menjadi anggota DPRD Kabupaten Muratara.

Namun, Dodoi Kana melalui kuasa hukumnya Dedi Irawan dan Andika Wirakusuma melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau, dan pada 29 November dilakukan sidang perdana.

Sidang gugatan atas putusan DPP Partai Gerindra dan DPC Partai Gerindra Kabupaten Muratara, yang melakukan PAW terhadap dirinya, atas dasar surat pengunduran diri yang sudah ditandatangani oleh Dodoi Kana sendiri, terpaksa ditunda. Karena persidangan yang dipimpin majelis hakim Dian Triastuti, didampingi Andi Barkan dan Yopi Wijaya, Kuasa Hukum DPP Partai Gerindra yakni Hendarsan Marontoko, dan Yustian Dewi Widiastuti belum bisa menunjukkan surat kuasa khusus mengenai pendampingan perkara ini.

Tapi, mereka sudah menunjukkan Surat Keputusan (SK) dari DPP Partai Gerindra, hal itu tidak diterima kuasa hukum penggugat yakni Andika Wirakusuma. Sehingga sidang terpaksa ditunda hingga 13 Desember 2017.

Bahkan di sini sempat terjadi perdebatan yang cukup panjang, dikarenakan tergugat tetap menginginkan agar sidang dilanjutkan dan surat kuasa menyusul. Tapi, lagi-lagi di tolak oleh kuasa hukum penggugat.

Kemudian, kembali tergugat menginginkan sidang dilanjutkan, karena sudah ada tergugat II dalam hal ini, DPC Partai Gerindra Kabupaten Muratara.

Tapi, karena tergugat I belum bisa menunjukkan surat kuasa khusus kembali majelis hakim menanyakan ke penggugat, dan lagi-lagi hal itu di tolaknya. Akhirnya, sebelum persidangan ditunda majelis hakim, tergugat meminta kepada majelis hakim untuk memproses sidang sesuai dengan limit waktu yakni 60 hari harus selesai sejak didaftarkan di PN, sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sebab, gugatan PAW tidak sama dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Dan hal ini, disetujui oleh majelis hakim. Usai jalannya persidangan, penasihat hukum DPP Partai Gerindra, Hendarsan Marontoko, dan Yustian Dewi mengatakan kalau pihaknya sudah berupaya agar proses sidang selesai tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Makanya, mereka datang menunjukkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Sekjen, yang menyatakan kalau mereka merupakan tim advokasi resmi DPP Partai Gerindra, yang menangani setiap permasalahan mulai dari DPP, DPW hingga DPC dalam segala bidang.

“Makanya saat persidangan kami membawa dan menunjukkan surat itu. Sebab, surat kuasa memang belum ditandatangani oleh Ketum. Tapi Sekjen sudah, dan ini niat baik kami untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Sebab, secara umum ini bukan domain perdata umum, karena subjeknya adalah para orang-orang partai dan objeknya masalahnya adalah PAW. Dan itu sudah diakomodir oleh UU khusus yakni UU Parpol.

“Jadi tidak mungkin juga dibawa ke masalah umum, apalagi aturannya sudah jelas, dalam hukum UU khusus menggantikan UU yang bersifat umum, dan dalam jangka 60 hari permasalahan ini harus selesai,”jelasnya.

Sebab, ini juga menyangkut status dari masing-masing pihak, kalau berlama-lama kerja dari anggota DPRD yang bakal di PAW tidak bisa berjalan efektif dengan menunggu proses ini.

“Guna mengantisipasi permasalahan itu, maka UU Parpol mengantisipasinya, supaya cepat ada kejelasan siapa yang bisa bekerja. Dan putusan dari Pengadilan inkrah, tidak ada banding, karena berdasarkan UU Parpol para pihak yang bersengketa di partai harus diselesaikan di mahkamah partai,” jelasnya.

Apalagi, persoalan ini sudah diselesaikan melalui majelis kehormatan DPP Gerindra atas dasar Surat Keputusan Majelis Etik DPD Gerindra Sumsel tanggal 13 September 2014 yang lalu.

“Sebenarnya PN tidak berwenang menangani sengketa Parpol yang telah diputuskan oleh mahkamah partai sebab wewenang mahkamah partai Absolut,”ujarnya.

Selain itu, dilanjutkannya, kalau perkara gugatan yang dilayangkan Dodoi Kana aneh, karena sudah diputus di mahkamah partai secara damai, tapi ketika akan dilaksanakan terhadap putusan itu tiba-tiba ada gugatan.

“Aneh, mengapa baru sekarang ia mengajukan keberatan di PN. Harusnya kalau ia keberatan 2014 kemarin sudah melayangkan gugatan ke PN jangan sekarang. Sudah berapa tahun berjalan baru menggugat, kecuali belum ada keputusan mahkamah partai baru bisa gugat ke PN,”cetusnya. (11)

Komentar

Rekomendasi Berita