oleh

Putusan BPSK Lubuklinggau Dibatalkan Pengadilan Negeri

LINGGAUPOS.CO.ID – Pengadilan Negeri (PN) Lahat membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuklinggau Nomor 002/P.Arbitrase/BPSK-Llg/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang status pengelolaan PTM Serelo Lahat, berdasarkan putusan PN Lahat Nomor : 27/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Lht.

Demikian disampaikan oleh pengelola Pasar Tradisional Modern (PTM) Serelo Lahat, H Baharuddin melalui Wakilnya Satria Arif Rahman dan Kuasa Hukum, Firnanda SH CLA CM, Rabu (20/1/2021).

Firnanda SH CLA CM

Disampaikan Firnanda putusan pengadilan ini, berkaitan gugatan dari Dodo Arman melalui BPSK Lubuklinggau, mengenai layanan listrik, PDAM dan fasilitas umum lainnya. Namun kemudian dibatalkan oleh PN  Lahat.

“Jadi, putusan BPSK ini sangat merugikan kami. Ini sedang kami pertimbangkan apakah akan menggugat BPSK atau tidak,” kata Firnanda didampingi rekannya  Badai Beni Kuswanto SH MH CLA CIL, Riski Aprendi SH dan Ardi Mutahir SH MH.

Ia menambahkan bahwa kewenangan dari BPSK menyangkut jual beli antara konsumen dengan pelaku usaha.

Sementara kliennya ada perjanjian pembangunan pasar, dan itu atas permintaan dari Pemkab Lahat untuk menjadikan Kabupaten Lahat lebih maju lagi, dan tentunya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni permintaan dari Bupati Lahat saat itu.

Kemudian didirikanlah pasar PTM Selero Lahat, dan pasar ini murni milik pribadi PT Bima Putra Abadi Citranusa (BPAC) atau H Baharudin.

“PTM Selero Lahat dibangun dengan uang pribadi, dan disini ada pembagian PAD untuk Pemkab Lahat. Klien dapat keuntungan disini. Proses pembangunannya tidak ada sepeserpun mengunakan uang Pemkab Lahat, murni milik PT BPAC atau H Baharudin,” jelasnya.

Disampaikan Satria Arief Rahmat sebagai Wakil Pemilik PTM Selero Lahat, karena pembangunannya mengunakan uang pribadi, maka dibangunkan ruko-ruko dan dijual.

Salah satu pembelinya Dodo Arman yang melayangkan gugatan ke BPSK Lubuklinggau. Padahal, seluruh hak dari Dodo Arman sudah terpenuhi, karena sudah memiliki unit ruko, mendapatkan listrik, air dan fasilitas umum lainnya.

“Saat di BPSK kita tanya apa dasarnya gugatan ini, dan dijawab kita pada saat sidang abritase, masalah ruko sudah dimiliki, masalah air sudah diberikan, masalah fasilitas umum 14 tahun sudah menikmati itu. Harusnya, kalau BPSK berpikir secara benar tidak ada dasar hukum lagi gugatan itu, karena BPSK itu Badan Penyelesaian Konsumen,” jelasnya.

Apalagi, putusan dari BPSK Lubuklinggau membatalkan perjanjian antara PT BPAC dengan Pemkab Lahat. Termasuk membatalkan kerjasama antara PT BPAC dengan Pemkab Lahat dan mengembalikan pasar ke Pemkab Lahat.

“BPSK ini memutuskan yang diluar kewenagan dia. Kita minta Disperindag untuk menindak ketua majelis ini. Ajarilah masyarakat aturan yang benar, dan jawablah hukum sesuai tuntutan. BPSK tidak berhak membatalkan perjanjian yang sudah kita buat, karena perjanjian itu dibuat oleh para pihak, dan ini akan kami tindak sampai ke kementerian. Putusan ini akan kita kirimkan ke BPSK Lubuklinggau maupun BPSK Pusat,” tegasnya.

Terpisah, Ketua BPSK Lubuklinggau H Nurussulhi Nawawi, mengatakan kedudukan BPSK setelah membaca putusan abritase dan menyatakan kepada para pihak, dalam waktu persyaratan yang ditentukan sesuai hukum acara.

Para pihak melanjutkan amar putusan BPSK, silahkan para pihak melanjutkan atau menerima putusan BPSK. Pada titik ini BPSK telah memberikan kepastian hukum, dan BPSK tidak boleh lagi tidak boleh lagi menanggapi ini.

“BPSK telah memberikan kepastian hukum. Tindak hukum selanjutnya adalah para pihak, dan itu tidak lagi melibatkan BPSK lagi,” tegasnya. (*)

Rekomendasi Berita