oleh

Puluhan Warga ‘Ngadu’ Ke Kantor Pemkab

Terkait Sengketa Lahan

LINGGAU POS ONLINE, EMPAT LAWANG – Puluhan warga dari Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi, datangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang, Rabu (30/5). Tujuan kedatangan puluhan warga tersebut, untuk mempertanyakan Permasalahan sengketa lahan antara PT Sawit Mas Sejahtera (SMS) dengan warga Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi.

Puluhan warga diterima oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Darno Bakar dan Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Empat Lawang, RM Sobri. Warga yang datang, dipertemukan dengan perwakilan pihak perusahaan di ruang Kabag Tapem, guna dilakukan rapat terkait permasalahan sengketa lahan antara PT Sawit Mas Sejahtera (SMS) dengan Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi.

Informasi dihimpun, hingga rapat selesai, belum ada titik temu mengenai permasalahan sengketa lahan ini.

Permasalahan pun menemui jalan buntu. Pihak Pemkab Empat Lawang akhirnya memberikan solusi, agar kembali diadakan pertemuan antara kedua pihak yakni, pihak perusahaan dan masyarakat.

Kepala Dinas Perkim Darno Bakar saat ditemui Harian Pagi Linggau Pos setelah rapat menyampaikan, pertemuan selanjutnya akan dijadwalkan pada minggu pertama Juli 2018, dengan menghadirkan pihak Pemerintah Kabupaten Lahat.

“Tidak hanya itu, baik perusahaan maupun warga wajib membawa data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan lahan. Untuk perusahaan membawa HGU khusus wilayah Empat Lawang, lalu dokumen ganti rugi dan sebagainya,” ungkapnya.

Dalam permasalahan ini, lanjut Darno, fokus kepada kepemilikan lahan bukan batas wilayah, lalu terlepas lahan yang diklaim itu masuk di wilayah Lahat atau Empat Lawang, tetap harus ada penyelesaian, ada ganti rugi dan lainnya.

“Yang jelas fokus dalam permasalahan ini mengenai kepemilikan lahan,” tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum dari warga Desa Tanjung Kupang Baru, Rahman SH mengatakan dalam permasalahan ini masyarakat meminta lahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat. Sebab menurut masyarakat, sebelumnya lahan tersebut merupakan usaha milik masyarakat.

“Secara histori masih menurut masyarakat, lahan tersebut bagian dari usaha perkebunan mereka seperti kebun karet,” katanya.

Sampai saat ini, belum ada penyelesaian terkait sengketa lahan ini, baik ganti rugi atau yang lainnya.

“Untuk bukti milik ada beberapa masyarakat yang memiliki dan juga secara kolektif dari sejarah dan keterangan tokoh masyarakat memang lahan itu milik masyarakat,” ungkapnya.

Ia menilai, dalam penyelesaian permasalahan ini pun cukup berlarut-larut.

“Kalau saat ini saya nilai dalam penyelesaian permasalahan ini cukup berlarut-larut,” tegasnya. (10)

Rekomendasi Berita