oleh

Puluhan LSM Belum Registrasi

LUBUKLINGGAU – Ada 33 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang terdaftar di Kesbangpol. Namun, dari 33 LSM tersebut, hanya 15 LSM yang melakukan registrasi ulang ke Kesbangpol. 18 Diantaranya belum melakukan registrasi ulang.

Hal ini disampaikan Kepala Kesbangpol Lubuklinggau, Edy Rogiansyah melalui Kasubbag Hubungan Antar Lembaga (Bubal), Tugimin, Senin (17/12).

Selain itu, LSM juga harus menyerahkan laporan kegiatan secara berkala. Minimal enam bulan sekali sesuai Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.
Laporan yang disampaikan secara berkala itu dimaksudkan agar Kesbangpol mengetahui LSM tersebut masih aktif atau tidak.

Menurut Tugimin, LSM yang sudah melakukan registrasi ulang adalah Forum Peduli Kejujuran Nasional (Forpeknas), Lembaga Informasi Publik (LIP), Lembaga Pemantau Pembangunan dan Penegakan Hukum (LP2PH), Now Goverment Organisation Merah Putih Pemersatu Bangsa (NGO-MP2B).

Kemudian, Lembaga Peduli Pembangunan dan Pendidikan (LPPP), Masyarakat Abdi Lestari (Abri), Forum Rakyat Peduli Kejujuran Sumsel (Forfeks), Team Operasional Penyelamat Aset Republik Indonesia (Topan RI), Menegak Keadilan Masyarakat (MKM).

Lalu, Forum Peduli Pendidikan dan Anti Narkoba (FPPAN), Gerakan Muda Linggau Madani (Garda Lima), Forum Pemuda Peduli Sehat (FPPS), Yayasan Cinta Ilmu Syari, dan Yayasan Syifaa Alif Ar-Rahman.

Kemudian LSM dan Ormas yang belum registrasi ulang, yakni Patriot Nasional (Patron), Lembaga Peduli Pembangunan Ekonomi Sosial Politik dan Keamanan, Lembaga Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (LPKP), Komite Peduli Rakyat (KPR), Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK-Tipikor), Wira Nusantara (Perwira).

Lalu, Persatuan Pemuda Sindang Marga (PPSM), Kerukunan Pemuda Kota Lubuklinggau (KPKL), Perkumpulan Pengusaha Mikro Kecil Nasional (P2MKN), Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Posbakumanadin Lubuklinggau, Majelis Jami’iyyatul Qurro Khotmil Quran, Organisasi Amatir Radio Indonesia Lokal Lubuklinggau, Ikatan Keluarga Musi Bersatu (IKMB), aliansi Pemuda Pengawal Pembangunan Lubuklinggau (AP3L), Himpunan Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Pembangnan Infrastruktur (HPL-Renstra) dan LSM Peduli Pembangunan Daerah (PPD).

“Untuk sanksi memang tidak ada bagi Ormas maupun LSM yang belum melakukan registrasi ulang. Tapi, itu mencederai lembaga mereka sendiri,” jelasnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kabupaten Musi Rawas (Mura), H Amra Muslimin mengatakan 63 LSM di Kabupaten Mura terdaftar di Kesbangpol.

18 diantaranya habis masa berlaku. Kemudian, saat ini hanya ada 45 LSM yang masih berlaku.

“Apabila LSM yang tidak terdaftar dan habis masa berlakunya. Maka untuk segera mendaftar,” kata Amra Muslimin.

Menurutnya, jika ada oknum LSM yang melakukan pemerasan maka ini yang menjadi prioritas untuk dilakukan pembinaan bersama.

“Ke depan setiap dinas di Kabupaten Mura akan diberikan surat edaran pemberitahuan data LSM yang terdata dan masih aktif masa berlakunya. Sehingga para dinas bisa tahu, LSM yang masih aktif,” imbaunya. (aku/dlt)

Rekomendasi Berita