oleh

PT GSSL Digugat Beruntun

LINGGAU POS ONLINE, TABA JEMEKEH – Abdul Ghopur selaku kuasa hukum Holudin, Jumada dan Ridwan mengatakan bahwa terjadinya pemortalan dilakukan para kliennya karena PT GSSL belum membayar lahan milik masyarakat Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pungpung Kepungut (TPK).

“Tiga klien kami ini, sehat dan tidak ada gangguan jiwa sedikit pun. Jadi, pemortalan adalah buntut dari masalah yang belum dilakukan pihak perusahaan,” kata Abdul Ghopur, Jumat (10/11).

Menurut dia, awal mulanya terjadinya pemortalan karena Ridwan, Jumada dan Holudin didesak masyarakat Desa Rantau Serik Kecamatan TPK, dikarenakan berdasarkan kesepakatan pada 1 Mei 2014 antara perwakilan masyarakat dan perusahaan.

Saat itu, Holudin bertindak sebagai Ketua Forum Masyarakat Beliti-TPK, sedangkan Jumada dan Ridwan bertindak selaku perwakilan masyarakat Desa Rantau Serik Kecamatan TPK. Berdasarkan kesepakatan itu, pihak perusahaan dalam hal ini PT GSSL akan menyelesaikan seluruh lahan milik masyarakat, baik itu yang belum dibayar atau belum dibebaskan, maupun yang tumpang tindih.

“Nah, berdasarkan kesepakatan inilah masyarakat mendesak Jumada dan Ridwan, makanya terjadilah pemortalan pada Juni 2016,”jelasnya.

Bahkan, sebelum terjadinya pemortalan, masyarakat sudah beberapa kali melayangkan surat, yakni pada Januari, Maret dan Juni di 2016. Tapi, tidak pernah ditanggapi mengenai secara serius, selanjutnya,  ketika terjadinya pemortalan sudah ada kesepakatan antara masyarakat yang melakukan pemortalan dengan perwakilan perusahaan. Intinya, pihak perusahaan bersedia membayar lahan masyarakat. Namun, ketika portal dibuka, malah Holudin, Jumada dan Ridwan dilaporkan ke aparat kepolisian.

“Ini sebenarnya sangat aneh. Makanya, kita sudah melayangkan gugatan PMH (perbuatan melawan hukum, red) yang dilakukan oleh PT GSSL, atas nama Holudin dan Hermanto, kemudian ahli waris Bataridi dan masih banyak lagi yang belum kita daftarkan,”jelasnya.

Sebelumnya, maneger PT GSSL, Munte mengatakan kalau kedua lahan tersebut, yakni milik Holudin dan Hermanto sudah dibayar. Jadi, tidak ada permasalahan lagi.

“Lahan mereka sudah dibayar, kalau tidak mana berani kita membukanya,” kata Munte. (11)

Komentar

Rekomendasi Berita