oleh

PT Galempa Tak Kantongi Izin

EMPAT LAWANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Empat Lawang memanggil Manajemen PT Galempa. Guna meminta konfirmasi terkait laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit itu.

Kepala DPMPTSP Empat Lawang, Muhammad Mursadi mengatakan saat dipanggil itu, General Manager (GM) PT Galempa yang menemuinya. Setelah dikonfirmasi, ternyata pemberhentian pekerja tersebut bukan berbentuk PHK. Tapi pemberhentian tersebut dengan alasan rasionalisasi dan efisiensi perusahaan.

“Sudah kami panggil. Dari keterangan GM PT Galempa ingin efisiensi biaya. Karena perusahaan terdampak dari faktor eksternal harga sawit yang terus anjlok sehingga perusahaan secara grup sedang tidak baik. Disamping itu, juga karena faktor internal, karena lahan yang bisa produksi sangat kecil. Tidak menutupi biaya operasional secara keseluruhan,” jelas Mursadi, Senin (15/7).

Mursadi menegaskan, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Galempa bukan PHK. Tapi pekerja yang berjumlah 109 orang tersebut bekerja dengan sistem kontrak. Dan kebetulan kontrak kerjanya habis. Dengan alasan efisiensi tadi, mengingat beberapa faktor yang dialami perusahaan maka kontrak 109 pekerja tersebut tidak diperpanjang.

“Jadi bukan PHK seperti pada umumnya. Melainkan pekerja itu kontraknya habis dan tidak diperpanjang dengan alasan rasionalisasi dan efisiensi perusahaan,” jelasnya.

Namun demikian, Mursadi menuturkan, 109 pekerja tersebut tetap dipenuhi hak-hak mereka oleh pihak Galempa, salah satunya dengan memberikan pesangon untuk para pekerja tersebut.

Mursadi menegaskan, pihaknya menerima secara baik konfirmasi dari PT Galempa. Akan tetapi pihaknya akan tetap melakukan peninjauan secara langsung apakah konfirmasi dari petinggi PT Galempa itu sesuai dengan kondisi di lapangan atau tidak.

“Nanti penjelasan seperti itu ternyata di lapangan berbeda. Nah ini yang akan kami cek, apakah sesuai secara fakta atau tidak,” tegasnya.

Selain itu, Mursadi menjelaskan, sejak beroperasi dari tahun 2012, ternyata PT Galempa masih belum mengantongi izin. Diantaranya Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan yang ditempatinya belum dimiliki PT Galempa.

Seharusnya, terhitung sejak 2017 PT Galempa sudah diwajibkan mengantongi HGU tersebut.

“Kami selaku pemerintah terutama Pak Bupati meminta PT Galempa untuk tetap melanjutkan investasi di Empat Lawang. Namun, tetap harus memenuhi apa yang menjadi kewajiban. Terutama masalah izin termasuk HGU dan aturan lainnya,” jelas dia. (key)

Rekomendasi Berita