oleh

Propemperda 2018 Masih Dibahas

LINGGAU POS ONLINE, RUPIT – Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tahun anggaran 2018 masih dalam tahap pembahasan. Direncanakan jumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) yang akan dibuat tahun ini 34 Raperda.

Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (DP2D) DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) , Hermansyah Samsiar mengatakan bahwa Prolegda 2018 masih dalam tahap pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Pembahasan dilakukan secara bertahap. Selain untuk menyepakiti Raperda apa saja yang akan dibuat, juga menentukan Raperda skala prioritas.

Namun Demikian direncanakan ada 34 Raperda akan dibuat tahun ini.

“Dari 34 Raperda 31 diantaranya Raperda dari eksekutif sisanya tiga lagi Raperda Inisiatif DPRD Muratara,” katanya kepada Linggau Pos, Jumat (26/1).

Menurut Hermansyah Samsiar, pembahasan 34 Raperda akan dikelompokkan dalam empat kali masa sidang.

“Insya Allah empat kali masa sidang selesai,” ucapnya.

Adapun tiga Raperda Inisiatif DPRD diantaranya penataan dan pengelolaan adat di desa. Menurutnya penataan dan pengelolaan adat di desa untuk mengatur adat-istiadat di desa.

“Contohnya, dulu ada P3N disamping bertugas untuk membantu pencatatan Nikah, juga berperan sebagai petugas yang mengurusi jenazah. Sekarang ini sudah tidak ada lagi P3N, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengurusi jenazah, untuk itulah diperlukan petugas untuk mengurusi jenazah dan urusan keagamaan lainnya. Dengan adanya payung hukum jika nantinya ada honor untuk petugas tersebut tidak menyalahi,” tambahnya.

Selain itu Raperda inisiatif yang akan dibuat DPRD Muratara perusahaan yang ada di Kabupaten Muratara wajib memiliki kantor perwakilan di Muratara.

“Perusahaan yang ada di Muratara wajib ada kantor cabang di Muratara,” tambahkan.

Sedangkan Raperda yang akan diajukan eksekutif diantaranya ada Raperda penambahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pendapatan Daerah.

“Dinas Pendapatan Daerah fokus pada pendapatan daerah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya. (08)

Komentar

Rekomendasi Berita