oleh

Program Jamsoskes Sumsel Tinggalkan Hutang

Tiga Kabupaten Rp 7.295.000.000

LUBUKLINGGAU – Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) berakhir per 1 Januari 2019, namun program ini masih menyisakan hutang di rumah sakit kabupaten/kota se-Sumsel. Termasuk di Rumah Sakit Siti Aisyah (RSSA) Lubuklinggau senilai Rp7.295.000.000 hutang tersebut dari Kabupaten Musi Rawas (Mura), Empat Lawang, dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Hutang Kabupaten Mura Rp6,9 miliar, Muratara Rp190 juta, Kabupaten Empat Lawang Rp205 juta. Sebelumnya sudah ada pertemuan antara Pemprov Sumsel, Pemkab se-Sumsel, dan RSUD se-Sumsel membahas masalah program Jamsoskes Sumsel Semesta. Tepatnya akhir Desember 2018 lalu, namun tidak ada solusi, Pemprov Sumsel meminta masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) menganggarkan pembayaran hutang di RSUD terkait program Jamsoskes Sumsel Semesta.

“Dari pertemuan tersebut ternyata Pemprov Sumsel juga baru tahu ternyata program ini masih menyisakan hutang, makanya diminta Pemda untuk menganggarkan pembayaran hutang tersebut. Karena program Jamsoskes Sumsel Semesta ini pembayarannya shering antara Pemprov Sumsel dengan Pemda,” jelas H Mast Idris Direktur RSUD Siti Aisyah kepada Linggau Pos, Rabu (16/1).

Ditambahkan Mast Idris, sebelumnya RSSA Lubuklinggau sudah menyurati masing-masing Pemda, baik Pemkab Mura, Muratara dan Empat Lawang agar segera melunasi tunggakan tersebut. Namun, Pemkab Mura berdalih baru akan melunasi jika Pemkot Lubuklinggau juga melakukan pelunasan program Jamsoskesmas Sumsel Semesta di RS Sobirin.

Mast Idris menyayangkan hal ini karena uang tersebut diperuntukkan untuk membayar hutang ke pihak ketiga distribusi obat, jasa dokter, dan biaya operasional lainnya. 60 persen untuk biaya operasional, 40 persen lainnya untuk jasa.

“Masalah hutang ini antara RSSA dengan Pemkab Mura, seharusnya baik Pemkab Mura maupun Pemkot Lubuklinggau untuk sama-sama menganggarkan pembayaran maka kami (RSSA) sangat terbantukan,” tegas Mast Idris.

Sementara itu Kepala BKD Kota Lubuklinggau, Imam Senen mengakui sebelumnya ada pertemuan dan ia Pemkot Lubuklinggau akan mengupayakan pembayaran.

“Kita usahakan bayar,” ungkap Iman Senen.(nia)

Rekomendasi Berita