oleh

Prioritaskan Raperda Inisiatif DPRD

Supandi : Khususnya Raperda Tentang Wajib Lapor CSR

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Setelah membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) kembali membahas Raperda yang sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Untuk pembahasan Raperda selanjutnya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Mura, Supandi memastikan akan memprioritaskan Raperda inisiatif DPRD.

Bapemperda DPRD Mura dijelaskan Supandi, setelah rapat Badan Musyawarah (Banmus) di awal Juli nanti baru akan melaksanakan rapat internal. Untuk menentukan Raperda mana yang selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Mura. Namun sesuai komitmen, akan diusulkan untuk membahas Raperda inisiatif terlebih dahulu. Mengingat dari tiga Raperda inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang wajib lapor Corporate Social Responsibility (CSR). Lalu Raperda tentang Pembangunan partisipatif, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah belum satu Raperda yang dibahas.

Untuk itu sambil menunggu hasil rapat internal untuk menentukan Raperda apa yang akan dibahas selanjutnya, Bapemperda juga masih menunggu kesiapan naskah akademik dari masing-masing Raperda inisiatif DPRD. Mana naskah akademik yang paling siap, maka akan dibahas lebih dulu.

Selain siap naskah akademik Raperda yang akan dibahas juga harus lengkap, dan butuh pembenahan. Agar pada saat dibahas, bisa dilaksanakan secara maksimal

“Karena semua butuh proses dan persiapan dalam pembuatan naskah akademik, serta butuh kajian agar siap untuk dibahas. Kita masih menunggu kesiapan ini. Namun kita mengharapkan di pembahasan selanjutnya, Raperda dari inisiatif DPRD yang dibahas. Terutama Raperda tentang wajib lapor CSR,” jelas Supandi, Kamis (28/6).

Kalaupun ternyata hanya satu Raperda inisiatif DPRD yang siap untuk dibahas, Politisi PKS ini mengatakan tidak menutup kemungkinan pembahasanya disertai dengan pembahasan Raperda dari usulan eksekutif. Yang pasti, Bapemperda akan memprioritaskan Raperda, yang memang dianggap mendesak dan dibutuhkan untuk segera disahkan.

Ditambahkannya, Raperda Wajib Lapor CSR tetap yang diusulkan Bapemperda untuk lebih diprioritaskan lantaran Kabupaten Musi Rawas sudah harus memiliki produk hukum yang mengatur tentang CSR. Hal ini berdasarkan hasil rapat internal mereka, di ruang rapat Bapemperda DPRD, Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti. Dari rapat tersebut, Bapemperda menginginkan pada tahun ini, ada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dari DPRD.

Apalagi di Mura yang wilayahnya cukup luas dengan begitu banyak perusahaan yang ada, mewajibkan pemerintah untuk membuat produk hukum tentang CSR. Karena di beberapa daerah, mereka sudah memiliki Perda ini. Untuk itu disimpulkan Perda CSR sudah wajib dimiliki.

“Dengan harapan adanya Perda CSR artinya ada kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Musi Rawas. Mereka (perusahaan, red) juga bisa terkoordinir karena diwajibkan melapor,” harapnya. (13)

Rekomendasi Berita