oleh

Prabowo-Sandi Resmi Menggugat

LINGGAU POS ONLINE – Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tadi malam (24/5). Berkas pengajuan resmi diserahkan Koordinator Tim Hukum Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo dan tim. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah bersiap meladeni gugatan dengan telah ditetapkannya penunjukan lawyer.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo Subianto sangat santai saat membahas materi gugatan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 di kediamannya di Jalan Kertanegara IV. “Tadi Pak Prabowo santai, (materi gugatan) sudah fix dan bulat,” kata Muzani.

Anggota DPR RI alas dapil Lampung I itu menambahkan dalam pembahasan gugatan yang akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK), tidak ada perbedaan pendapat yang keras. Menurut dia, semua berjalan dengan lancar namun dirinya tidak bisa menjelaskan secara rinci materi gugatan yang akan disampaikan ke MK. “Biar Tim Hukum yang akan menjelaskan kepada masyarakat,” ujarnya.

Di MK, Koordinator Tim Hukum Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo menegaskan penunjukan Bambang Wijojanto sebagai Ketua Tim Hukum, yang akan memimpin beberapa lawyer menyampaikan gugatan di MK merupakan keputusan Prabowo-Sandi. “Termasuk tim yang ada saat ini,” ungkapnya.

Anggota Tim Hukum yang akan mengajukan gugatan Pilpres sebanyak delapan orang antara lain mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto, Teuku Nasrulah, dan Denny Indrayana. Selain itu, dalam daftar Tim Hukum itu tidak ada nama advokat senior Otto Hasibuan dan pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin.

Di luar gedung MK, kedatangan tim hukum BPN di ikuti massa pendukungnya. Dari pantauan Fajar Indonesia Network (FIN) massa mulai berdatangan di Jalan Abdul Muis dan Jalan Tanah Abang yang berada tepat di belakang Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5) malam.

Mereka berkumpul di trotoar jalan, duduk beralaskan tikar sembari mengawal dan mengikuti perkembangan informasi terbaru terkait penyampaian gugatan sengketa Pilpres 2019 yang dilayangkan Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun kendaraan-kendaraan yang ditumpangi mereka nampak terparkir di sepanjang badan jalan. “Malam ini kami sengaja datang untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi dalam mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke MK,” terang Hasrlur, salah seorang pendukung asal Semarang, Jawa Tengah.

Gatot telah berada di Jakarta sejak Senin (20/5) lalu bersama 30 rekan lainnya ikut serta dalam aksi yang di gelar di Bawaslu beberapa waktu lalu. “Tidur di Dewan Dakwah, kalau sudah selesai, kami besok pulang,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Murhedi, warga asal Tanggerang, Banten. Dia bersama 12 teman lainnya sengaja datang untuk mengawal Prabowo-Sandi. “Saya datang Selasa lalu, bersama 12 teman lainya. Kami menginap di Rumah Juang,” ucapnya.

Sementara itu tepat di pintu masuk belakang Gedung Mahkamah Konstitusi, puluhan personel marinir TNI AL berjaga mengenakan pakaian dinas lengkap dengan atribut tameng. Beberapa massa nampak berswafoto dengan marinir sembari membentangkan poster “TNI kuat bersama rakyat” hingga poster bertuliskan “600 KPPS mati, pahlawan atau korban?”

Aparat kepolisian hingga saat ini belum menutup arus lalu lintas di Jalan Tanah Abang dan Jalan Abdul Muis, sehingga pengendara masih dapat melintasi kedua ruas jalan itu dengan lancar.

Terpisah, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menegaskan tidak ada hal prinsif mengapa penftaran gugatan Pilpres tanpa didampingi Prabowo dan Sandiaga. “Ya cukup diwakilkan saja. Yang akan menyampaikan gugatan ke MK hanya tim hukum dipimpin Pak Hashim sebagai penanggungjawab dan Bambang Widjojanto sebagai Ketua Tim Hukum,” kata Andre.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunjuk lima firma hukum yang akan mendampingi penyelenggara pemilu tersebut menjalani sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. “KPU menyiapkan beberapa pengacara untuk menghadapi persidangan-persidangan ini. Kami pastikan pengacara berpengalaman yang mendampingi KPU pusat maupun daerah dalam persidangan PHPU pilpres maupun PHPU pilkada,” ujar Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari tadi malam (24/5).

Lima firma hukum yang ditunjuk KPU melalui pengadaan atau proses lelang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tersebut disebutnya memiliki pengalaman dalam membela KPU sebelumnya dan tidak membela penggugat. Firma tersebut adalah AnP Law Firm yang akan menangani gugatan sengketa pilpres serta gugatan Golkar, PAN, PKP Indonesia, Berkarya, PAN; Master Hukum Co menangani gugatan Pemilu DPD dan HICON Law Policy Strategic menangani gugatan PDIP, PKB, PBB, Garuda dan Partai Daerah Aceh.

Selanjutnya Abshar Kartabrata Rekan menangani gugatan Gerindra, PKS, Hanura, PSI, Partai Aceh serta Nurhadi Sigit Rekan menangani gugatan Demokrat, NasDem, PPP, Perindo dan SIRA. Hasyim menuturkan usai menerima gugatan dan memeriksanya, MK akan menginformasikan penggugat, partainya serta dapilnya kepada KPU. Informasi tersebut diteruskan kepada KPU daerah yang digugat agar mempersiapkan dokumen.

Sebelumnya MK mengumumkan bahwa penanganan perkara Pemilu di MK terdiri dari sebelas tahap, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan salinan putusan. Sebelas tahap tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan MK No.5/2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilu. Putusan untuk perkara pemilu presiden diagendakan digelar pada 28 Juni 2019, sementara untuk pemilu legislatif pada 6 Agustus hingga 9 Agustus 2019. (khf/ful/fin)

Rekomendasi Berita