oleh

PPPK Utamakan Honorer

Tentang PPPK:
1. Direkrut Februari 2019
2. Diutamakan eks Honorer K1, Honorer K2 maupun penyuluh pertanian.
3. Usia minimal 18 tahun, maksimal 2 tahun menjelang pensiun.
4. Digaji dengan APBD kota/kabupaten.

Sumber: Dihimpun Linggau Pos

LUBUKLINGGAU – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seakan memberikan harapan bagi pegawai honorer untuk lebih sejahtera.

Hanya saja, hingga saat ini program perekrutan PPPK yang dicanangkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) masih belum jelas. Simpang siur berita ini cukup memberikan angin segar, bagi calon pelamar maupun bagi pemerintah daerah.

Pasalnya, diharapkan dengan program ini sedikit banyak mampu memenuhi kebutuhan ASN khususnya guru. Seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Lubuklinggau, Dr H Tamri kepada wartawan, Sabtu (19/1).

“Program ini program pusat, untuk teknisnya pusat yang atur. Namun berdasarkan informasi yang saya terima program ini akan dijalankan awal tahun 2019, perekrutan diutamakan honorer K2 khususnya guru, tentunya kita mengharapkan program ini benar-benar terealisasi untuk memenuhi kebutuhan guru di Kota Lubuklinggau,” ungkap Tamri.

Ditambahkan Tamri, jika memang memprioritaskan honorer K2, saat ini di Kota Lubuklinggau lebih kurang ada 163 honorer K2 yang didominasi guru.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lubuklinggau, H Ikhsan Roni mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk dan teknis PPPK.

“Juknis dari KemenPAN-RB saja belum ada jadi saya belum bisa bilang apakah program ini memang ada atau hanya hoaks,” tegas Ikhsan Roni.

Diakui Ikhsan Roni, banyak orang yang berharap program ini benar-benar ada. Oleh sebab itu, ia hanya mengacu pada Juknis KemenPAN-RB.

“Jadi syaratnya apa saja, yang diterima siapa dan kuotanya berapa saya tidak tahu karena memang belum jelas,” ungkap Ikhsan Roni.

Terkait informasi perekrutan PPPK tersebut, Ketua Himpunan Honorer K2 Kota Lubuklinggau, Jaka mengatakan, ia tetap menunggu kebijakan Walikota Lubuklinggau dan informasi dari BKPSDM Kota Lubuklinggau.

“Honorer K2 di Lubuklinggau ini ada 161 orang, dan Alhamdulillah yang lulus CPNS 2018 ada 11 orang. Rata-rata dari mereka ini sudah mengabdi kepada negara sejak 2004 dan 2005,” jelas dia.

Hal sama juga dilakukan Disdik Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Muratara, Abdul Kadir menyatakan, pihaknya telah mendapat pemberitahuan bahwa penerimaan PPPK akan dibuka Februari 2019.

Namun, Juknis-nya belum didapat.

“Mungkin pihak BKPSDM yang mengetahui mekanisme tersebut, bila ada informasi kami akan sampaikan kepada para guru honorer yang ada di Muratara agar dapat menyiapkan persyaratan,” tambahnya.

Di tempat yang berbeda perwakilan BKPSDM Muratara, Dedi menyampaikan pihaknya sampai saat ini belum mengetahui mekanisme rekrutmen PPPK.

“Dalam waktu dekat akan ada rapat kerja di Kota Medan membahas penerimaan PPPK, jadi untuk kejelasan lebih lanjut kita tunggu hasil dari rapat kerja tersebut,” jelasnya.

Hal sama disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Empat Lawang, Januarsyah Hambali.

Bahkan pihaknya sudah menerima surat undangan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengenai rapat koordinasi Peraturan Pemerintah (PP) No.49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK dan Pengadaan PPPK tahap I tahun 2019.

Dikatakannya, Rapat tersebut bersifat nasional yang akan diikuti seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia guna membahas pengadaan PPPK.

“Rapat tersebut akan diselenggarakan di Batam pada (23/1) nanti, dan di sana Bupati akan menandatangani surat pernyataan yang berisikan bahwa pemerintah daerah bersedia untuk menanggung gaji PPPK sesuai APBD dan Perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Untuk Tahap I lanjut Januasyah, ada tiga prioritas pemerintah dalam perekrutan PPPK diantaranya eks honorer Kategori Satu (K1), honorer Kategori Dua (K2) serta penyuluh pertanian.

“Kabar gembira ini diprioritaskan kepada eks honorer K1 dan K2 diantaranya Tenaga Guru,Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian. Untuk sementara belum menerima kategori Umum dan nantinya PPPK akan memiliki gaji setara dengan PNS,”tuturnya.

Januarsyah mengimbau agar, masyarakat yang memenuhi syarat di atas agar segera menyiapkan diri untuk menjadi PPPK.

“Salah satu persyaratannya ialah berumur minimal 18 tahun dan maksimal dua tahun masa pensiun, serta peserta juga harus menyiapkan berkas administrasi lainnya yang belum bisa dipastikan karena masih akan dirapatkan terlebih dahulu,” tukasnya.

PPPK ini memang telah diatur dalam UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan tersebut pegawai pemerintah itu ada dua. Yakni pegawai negeri sipil atau ASN dan PPPK.
(nia/lik/cw3/dlt/key)

Berita Terkait : Belum Usulkan Kuota

Rekomendasi Berita