oleh

PPK Tidak Boleh Menjabat Dua Kali Berturut-turut

LINGGAUPOS.CO.ID – Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas (Mura) Divisi SDM dan Parmas, Syarifudin menjelaskan aturan mengenai belum pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Yakni, telah menjabat dua kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dengan Periodisasi. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008, periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013. Lalu, periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018, dan periode keempat dimulai pada tahun 2019.

“Periodesasi ini harus dipahami oleh para mantan anggota PPK, sebab ketika menjadi PPK di Pileg 2014 lalu, otomatis pada 2013 telah jadi PPK. Karena pada 2013 merupakan waktu pembentukan, ini yang harus dipahami oleh para PPK lama, jangan salah dalam menafsirkan aturan,” jelasnya, Jumat (17/1/2020).

Pada proses rekrutmen ini, pihaknya siap diawasi oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk Bawaslu Mura. Hal itu dilakukan untuk menghindari terpilihnya anggota PPK yang tidak memenuhi syarat, seperti berdomisili di wilayah lain, menjadi pengurus Partai Politik (Parpol), berada dengan ikatan dinas perkawinan dengan penyelenggara Pemilu dan tidak menjadi tim kampanye dari salah satu kandidat peserta Pilkada.

“Kalau ada peserta yang tidak memenuhi syarat, bisa ditanggapi oleh masyarakat, dengan melampirkan bukti-bukti yang konkret. Misalnya, bila dinyatakan menjadi pengurus Parpol, pelapor harus menyampaikan Surat Keterangan (SK) yang bersangkutan, termasuk foto saat dilakukannya pelantikan,” ujarnya.

Bahkan, pihaknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan yang ditujukan kepadanya, dengan menyampaikan sanggahan melalui alat-alat bukti yang ada.

“Tidak serta merta kita gugurkan, ada waktu klarifikasi. Nah, bila saat dilakukannya klarifikasi laporan terbukti, akan langsung dilakukan diskualifikasi terhadap yang bersangkutan. Hal ini dilakukan, untuk suksesnya Pilkada serentak 2020 ini,” katanya.

Sementara itu, ketua KPU Kabupaten Muratara, Agus Maryanto juga menyampaikan hal yang sama kalau pihaknya siap diawasi dalam proses rekrutmen anggota PPK.

Menurut Agus, hal itu perlu dilakukan untuk menghindari masuknya dalam penyelenggara Pemilu, orang-orang yang tidak menunuhi syarat pencalonan yang sudah ditetapkan.

“Kita tidak menerima calon peserta yang tidak memenuhi syarat. Kalau ditemukan, akan langsung kita gugurkan,” jelasnya.

Agar lebih efektif, Agus meminta masyarakat untuk turut serta dalam melakukan pengawasan perekrutan PPK yang dilakukan KPU. Bila menemukan ada yang tidak memenuhi syarat, segera dilaporkan ke KPU berikut alat bukti pendukung laporan tersebut. (*)

Artikel ini sudah terbit di Harian Pagi Linggau Pos dengan judul “KPU Selektif Terima PPK”.

Rekomendasi Berita