oleh

PPDP Harus Netral

Tidak Boleh Ada Kepentingan Apapun

“PPDP harus diisi oleh orang-orang yang netral, tidak punya kepentingan apapun,” kata ketua KPU Kabupaten Musi Rawas, Ach Zaein.

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) 2018 telah berjalan, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas akan segera melakukan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Mereka akan bekerja untuk memutakhirkan data pemilih, mulai 20 Januari-18 Februari 2018.

Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas, Ach Zaein mengatakan PPDP merupakan hasil koordinasi Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“PPDP bisa berasal dari pengurus setingkat Kadus (kepala dusun, red) atau Kaur (Kepala Urusan, red). Serta harus berdomisili di tempat yang bersangkutan, dibuktikan dengan KTP-El (Kartu Tanda Penduduk elektronik),” kata Ach Zaein, Jumat (22/12).

Namun, dilanjutkan Zaein PPDP tidak boleh berasal dari anggota Partai Politik (Parpol), anggota TNI/Polri. Selain itu, syarat untuk jadi PPDP harus berusia minimal 17 tahun ke atas, atau sudah mempunyai hak suara di Pilkada 2018 mendatang.

“PPDP harus bersedia jadi anggota KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara, red), kalau dibutuhkan. Tapi, yang jelas PPDP tidak boleh terlibat dalam kepengurusan Parpol, serta tidak berasal dari anggota TNI/Polri,” jelasnya.

Sebab, masih dikatakan Zaein, bila PPDP berasal dari kepengurusan Parpol, bisa dipastikan akan bekerja untuk memenangkan Parpol-nya, dengan mempengaruhi masyarakat atau pemilih untuk menentukan pilihannya.

“Mereka (PPDP, red) melakukan Coklit (Pencocokan dan Penelitian, red) data pemilih. Artinya, bisa saja kalau PPDP tidak netral, orang yang dianggap sepaham dan sependapat dengannya tidak didata, sehingga pada hari pencoblosan tidak bisa menggunakan hak suaranya, dan itu jelas tidak kita inginkan. Makanya, kita cari PPDP yang netral,” ungkapnya.

Maka dari itu, dirinya mengajak seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas, untuk bersama-sama mengawal Pilkada agar berjalan, aman, tertib dan lancar. Jadi, kalau menemukan ada PPDP yang terlibat Parpol, atau aktif sebagai anggota TNI/Polri segera melaporkan temuan itu ke KPU atau Panwaslu. Kalau terbukti, seketika itu juga akan diberhentikan sebagai PPDP. (11)

Komentar

Rekomendasi Berita