oleh

Polri Tambah Personel Brimob di Papua

LINGGAU POS ONLINE – Kondisi di Jayapura, Papua paska kerusuhan Kamis (29/8/2019) masih mencekam.

Warga masih ketakutan dan khawatir aksi kerusuhan terjadi lagi.
Sedikitnya sekitar 700 warga memilih mengungsi di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) X yang berada kawasan Hamadi, Jayapura, Papua. Ini dilakukan karena mereka masih ketakutan.

Sementara berdasarkan informasi, aksi massa menolak rasisme baru bubar dari kantor Gubernur Papua, pada Jumat (30/8/2019) dinihari, setelah difasilitasi kendaraan dinas TNI-Polri untuk kembali ke tempatnya masing-masing.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pasca kerusuhan situasi keamanan di Papua saat ini sudah berangsur-angsur kondusif berdasarkan informasi dari Polda setempat.

“Sesuai info Polda Papua sudah berangsur kondusif,” kata jenderal berpangkat bintang satu itu saat dihubungi awak media, Jumat (30/8/2019).

Dedi menuturkan, untuk menjamin situasi semakin kondusif dan juga mengantisipasi kondisi yang tak diinginkan, Polri menambah pasukan Brimob ke wilayah tersebut, sebanyak 4 SSK (Satuan Setingkat Kompi) atau sekitar 400 personel.

“Ya, ada 4 SSK dari korps Brimob dikirim ke Jayapura pasca kerusuhan kemarin yang berasal dari Polda Kaltim dan Polda Kalsel,” ujarnya.

Selain pasukan Brimob itu, ada sebanyak 250 personel dari Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan juga ikut dikirim ke Papua, dalam rangka pengamanan pasca demo yang berujung rusuh.

“Ya 250 personel ini dikirim dalam rangka menciptakan rasa aman di Papua,” kata Kapolda Sumsel, Irjen Firli Bahuri usai pelepasan personil di Bandara SMB II Kota Palembang, Jumat (30/8/2019).

Firli pun mengakui, seluruh personel yang berangkat ke Papua untuk membantu mengamankan situasi yang kini tengah memanas. Dan belum bisa diketahui sampai kapan berada di Tanah Papua.
“Sampai kapan tergantung situasi di Papua, Kapolda Papua nanti menentukan,” kata Firli.

Terpisah, Kabag humas dan protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ade Kusmato mengakui, kerusuhan yang terjadi turut berimbas ke dalam Lapas Abepura. Ada empat narapidana kabur memanfaatkan keadaan tersebut.

“Ada empat narapidana Lapas Abepura melarikan diri, akibat imbas kerusuhan yang juga terjadi di dalam Lapas tersebut, kemarin. Saat ini, tim masih melakukan pencarian terhadap mereka,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2019).

Ade menjelaskan, kaburnya empat narapidana di Lapas Abepura itu berawal dari aksi sekelompok narapidana yang melempari batu ke arah perkantoran Lapas, setelah dipicu adanya pergerakan massa di luar ke arah Lapas Abepura.

“Saat situasi itu, Kalapas pun langsung berdialog dengan narapidana, dan meminta kepada seluruh narapidana untuk masuk ke dalam blok. Akan tetapi narapidana tidak mau dengan alasan keinginan menonton televisi untuk mengetahui kondisi di luar,” jelasnya.

“Dan tidak lama dari situ, tiba-tiba informasinya keributan langsung pecah. Bahkan, mengakibatkan ruang bengkel kerja di Lapas terbakar,” sambungnya.

Sementara itu, guna menyelesaikan situasi mencekam dan menakutkan di Papua pasca kerusuhan. Menkopolhukam Wiranto menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh Papua, Jumat (30/8/2019).Dalam pertemuan itu, Wiranto dan para tokoh Papua sepakat mengakhiri ketegangan Bumi Cendrawasih.

“Di akhir perbincangan tadi, kita sepakat yang utama adalah bagaimana kita segera mengakhiri suasana yang tegang, suasana yang panas, demo anarkis menjadi kembali tenang, kembali pulih, kembali stabil,” kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Dengan kondisi Papua yang stabil, kata Wiranto, ke depan pemerintah akan terus membangun pemikiran-pemikiran baru dan mengoreksi hal-hal yang salah yang selama ini terjadi. Tujuannya, agar ke depan pembangunan Papua dan Papua Barat akan lebih maju dan terintegrasi.

“Dari kondisi itulah kemudian kita akan membangun pemkiran baru akan mengoreksi hal yang salah akan menambah sesuatu yang kurang agar ke depan pembangunan papua papua barat lebih kondusif terintegrasi lebih dan menghasilkan sesuatu yang menjamin kemajuan di daerah itu. Itu tadi yang kita perbincangkan,” tuturnya.

Selain itu, Wiranto juga berjanji akan menarik pasukan TNI-Polri di Nduga, Papua bila situasi di wilayah ini kondusif.

“Nanti kalau keadaan kondusif, serangan dari oknum bersenjata di Papua tidak ada. Saya jamin ditarik. Kalau sudah tenang nggak ada serangan nggak ada gangguan keamanan. Saya akan menyarankan Presiden untuk Panglima TNI menarik dari Nduga,” katanya.

Menurut Wiranto, penempatan pasukan di wilayah Papua untuk menjamin keamanan dan menjaga objek vital.

“Sama seperti militer di Nduga datang ke sana bukan cari kerjaan, karena ada sebab-akibat, dikirim ke sana karena mengamankan masyarakat dari kegiatan kriminal dari teman-teman yang belum sadar,” kata Wiranto.

Diakuinya, jauh hari sebelum ada peristiwa kerusuhan di Papua, memang sudah ada permintaan penarikan pasukan di Papua.

Permasalahan ini jugalah yang kini dicoba ditarik-tarik oleh pihak tertentu setelah kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di Papua.

Padahal, menurut Wiranto, penugasan pasukan tambahan di Papua merupakan imbas dari adanya gerakan kelompok bersenjata yang menyerang dan melakukan kontak senjata dengan pekerja pembangunan infrastruktur.

Karena itu, Wiranto berharap masyarakat Papua dapat lebih mengedepankan dialog ketimbang melakukan aksi-aksi anarkis. Jika tidak, maka tentunya masyarakat sendiri yang akan dirugikan karena akan memperlama proses penyelesaian masalah.

“Ke depan pemikiran aspirasi Papua diselesaikan dialog yang baik. Saya minta itu. Ke depan tidak perlu ada demo. Saya yakin Presiden Jokowi periode kedua bisa membangun Papua lebih baik,” kata Wiranto.

Sementara tokoh masyarakat Papua Freddy Numberi meminta kepada seluruh masyarakat Papua untuk tetap tenang dan menghentikan aksi anarkis.

“Saya imbau kepada adik-adik di Papua kembalikan, percayakan kepada petugas untuk menyelesaikan. Jangan merusak, itu kasian juga karena yang membangun itu rakyat sendiri,” kata Freddy Numberi di Kantor Kemenko Polhukam.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga berharap masyarakat Papua mempercayakan penyelesaian isu rasisme mahasiswa di Surabaya dan Malang kepada aparat penegak hukum.
Ia juga mengingatkan agar seluruh masyarakat Papua untuk terus mengedepankan komunikasi atau dialog dari pada melakukan aksi pengerusakan.
Freddy pun siap membantu menjembatani komunikasi tersebut asalkan masyarakat dapat berpikiran jernih.

“Kalau Indonesia makmur, negara-negara tetangga takut kemudian mereka ingin pecah belah. Makin global kepentingan, semakin banyak akan dipecah-pecah. Kalau tidak kita bersama dirangkul. Kita bangun kembali tenang. Tidak semudah membalik telapak tangan memang, tapi ada upaya kita,” paparnya.

Selama ini ada upaya yang serius dari pemerintah untuk terus membangun Papua. Upaya pembangunan tersebut bisa terganggu jika masyarakatnya sulit untuk diajak berdialog.

“Kita melihat Presiden Jokowi fokus untuk Papua. Pada era Jokowi banyak kemajuan. memang ada hal-hal kecil yang belum tersentuh kita akui. Pemerintah akui akan disentuh perlahan. Masalah kemudian ada isu-isu tidak benar diangkat jadi pemicu,” ujarnya.(*)
Sumber Fajar Indonesia Network (FIN)

Rekomendasi Berita