oleh

PKPU Pilkada 2020 Dibahas

JAKARTA – Tahapan Pilkada Serentak 2020 mendatang terus dibahas. Pembahasan yang dilakukan di Komisi II DPR RI meliputi program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan walikota. Dari hasil pertemuan tersebut, Komisi II DPR menyetujui rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan.

Plt Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik mengatakan, Pilkada Serentak 2020 akan diikuti 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Komisi II memberikan beberapa catatan terkait persiapan pemilihan kepala daerah Tahun 2020 pada masing-masing tahapan yang akan dibicarakan secara mendalam pada rapat dengar pendapat selanjutnya.

Rapat sesi pertama dilakukan secara terbuka dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Herman Haeron. Selanjutnya, rapat digelar tertutup untuk pembahasan lebih mendalam. Akmal mengemukakan dukungan Kemendagri dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.

“Kemendagri posisinya kan memberikan dukungan. Saya katakan kurang lebih ada tujuh dukungan yang kita berikan. Dari penyiapan DP4 hingga menggalang sinergitas antar lembaga,” kata Akmal di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

Ia memaparkan, pertama, dukungan penyiapan DP4, optimalisasi perekaman dan pencetakan KTP-El. Ada juga supervisi dan fasilitasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Penyelenggara Pilkada dan aparat keamanan.

Selanjutnya memetakan potensi konflik dan cegah dini serta mengoptimalkan Koordinasi horizontal dan vertikal pada aspek-aspek yang dapat mengganggu. Kemudian dukungan peningkatan partisipasi pemilih, menetapkan hari libur pada saat pencoblosan, sosialisasi (secara langsung dan melalui media cetak/elektronik).

Kemendagri juga melakukan penguatan Regulasi (Rapermendagri Netralitas ASN) Koordinasi dengan KemenPAN-RB dan BKN dalam menegakkan netralitas ASN.

“Kami juga menyampaikan maklumat imbauan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Di antaranya agar aktif membangun kehidupan demokrasi, menjaga stabilitas dan mematuhi regulasi dalam pelaksanaan Pilkada,” bebernya.

Ada juga pelibatan para pihak untuk mereduksi ekses negatif perilaku penyebaran hoaks dan isu sara.

“Menggalang sinergitas antar lembaga seperti KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk mengantisipasi penyiaran yang diluar konteks,” imbuh Akmal.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya hanya membahas satu agenda. Yakni draf PKPU tentang tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Arief mengatakan PKPU ini berisi jadwal penyelenggaraan setiap tahapan Pilkada Serentak 2020. Aturan ini diharapkan jadi acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan Pilkada.

Arief menegaskan KPU selalu transparan dalam menyusun PKPU. Pembahasan PKPU telah melalui rapat pleno, uji publik, dan menerima masukan dari pihak lain.

“Kemudian kita lakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Kalau tidak ada masukan yang harus membuat KPU mengubah atau menyempurnakan maka kita lanjutkan nanti dengan pengundangan,” ujar Arief.

KPU berharap rancangan PKPU dapat disahkan secepatnya. Pasalnya banyak hal yang perlu dipersiapkan setelah itu.

“Karena peserta pemilu kan nanti akan merancang. Kalau gitu saya kapan harus melakukan rapat internal, kapan harus berkoalisi. Nah bagi KPU juga penting, kapan harus membuat rencana kegiatan dan menyusun anggaran, dan kapan harus mulai tersedia. Ini penting juga bagi pemerintah daerah,” tandasnya. (khf/fin/rh)

Rekomendasi Berita