oleh

PKPI Mura Bisa Dicoret dari Peserta Pemilu

MUSI RAWAS – KPU Kabupaten Musi Rawas (Mura) akan mencoret Partai Persatuan dan Kesatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta pemilu di Kabupaten Mura. Pasalnya, partai tersebut tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke KPU. Pencoretan dilakukan berdasarkan Peraturan KPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye, Pasal 67 yang menjelaskan Partai Politik (Parpol) peserta pemilu anggota DPR, dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu, dikenai sanksi berupa
pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan. Hal ini disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Mura Divisi Hukum, Ania Trisna, Rabu (30/1).

Menurut Ania, dalam melakukan pencoretan terhadap PKPI sebagai peserta pemilu, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Tujuannya, untuk meminta petunjuk teknis pencoretan terhadap Parpol yang tidak menyerahkan LADK tersebut.

“Kita akan koordinasi mengenai langkah-langkah yang diambil, karena berdasarkan Peraturan KPU No.22 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye. Setiap peserta pemilu yang tidak mencerahkan LADK di coret dari peserta pemilu,” kata Ania.

Hanya saja, dalam melakukan pencoretan KPU masih meminta petunjuk teknis dari KPU Provinsi Sumsel, agar tidak salah langkah dalam melakukan pencoretan. Kemudian, mengenai teknis pencoretan, apakah peserta pemilu yang melanggar itu langsung dihapus dari surat suara, atau ada petunjuk selanjutnya.

“Prinsipnya, kami bekerja sesuai aturan. Mengenai mekanisme pencoretan akan dikoordinasikan ke KPU Sumsel,” jelas Ania.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kabupaten Mura pada Rabu (26/9) DPK PKPI mengakui tidak menyerahkan LADK sampai ditutupnya masa penyerahan, Minggu (23/9) pukul 18.00 WIB.

Bahkan, berdasarkan hasil klarifikasi diketahui pengurus PKPI Mura sudah mengetahui batas akhir penyerahan, bahkan telah ikut dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) tata cara pelaporan LADK yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Mura. Selain itu, dalam klarifikasi tersebut juga terungkap kalau sebelum penutupan masa pelaporan LADK, pimpinan DPK PKPI Mura telah dihubungi pihak KPU. (aku)

Rekomendasi Berita