oleh

PKPI Gagal Ikut Pileg

Komisioner KPU Kabupaten Mura M Hidayat
“ Caleg DPK PKPI Kabupaten Mura sudah resmi jadi peserta pemilu, yakni Umi Rokimah dan Thomas Hertanto. Karena tidak menyerahkan LADK ini, maka dipastikan keduanya dibatalkan dari pencalonan…”

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – DPK PKPI Kabupaten Musi Rawas (Mura) tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai ditutupnya masa pelaporan, Minggu (21/9) pukul 18.00 WIB. Maka, dipastikan partai besutan Diaz Hendropiyono tidak jadi peserta pemilu di Kabupaten Mura.

Hal ini mengacu pada Peraturan KPU No.29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu.

Komisioner KPU Kabupaten Mura Divisi Hukum, M Hidayat, Minggu (23/8) mengatakan nanti pihaknya akan melakukan klarifikasi ke DPK PKPI yang tidak menyerahkan LADK. Hasil dari klarifikasi tersebut akan dituangkan dalam rapat pleno. Keputusan dalam pleno nantinya akan diserahkan ke KPU RI, melalui KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

“Nanti, KPU RI yang membuat keputusan kalau PKPI di Kabupaten Mura tidak jadi peserta pemilu,” jelas M Hidayat.

Menurut bapak yang karib disapa Hidayat ini, sebenarnya selain PKPI, DPC Partai Garuda Kabupaten Mura juga tidak menyerahkan LADK.

Namun, karena tidak ada Calon Legislatif (Caleg) yang didaftarkan partai berlambang burung Garuda tersebut, maka tidak berdampak terhadap jumlah peserta Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Mura.

Sementara, dua Caleg DPK PKPI Kabupaten Mura, sudah resmi jadi peserta pemilu, yakni Umi Rokimah dan Thomas Hertanto. Karena tidak menyerahkan LADK ini, maka dipastikan keduanya dibatalkan dari pencalonan.

Sedangkan 14 Parpol lainnya secara bergiliran menyerahkan LADK ke KPU Kabupaten Mura, yakni Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Gerindra, PDIP, PBB, PKS, PBB, PKB dan PPP.

Sementara itu, proses penyerahan LADK di KPU Kota Lubuklinggau ditutup pada waktu yang sama, yakni pukul 18.00 WIB. Dan semua Parpol yang mendaftarkan Bacaleg-nya di KPU, termasuk PKPI menyerahkan LADK sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

Ketua KPU Kota Lubuklinggau, Lukman Hakim didampingi Kasubag Hukum, Misran Ayudi menjelaskan memang semua Parpol sudah menyerahkan LADK, kecuali Partai Garuda karena memang tidak mendaftarkan Caleg.

Namun, ada beberapa poin yang belum lengkap, dan masa untuk melengkapi berkas yang kurang tersebut 23 – 26 September 2018.

Menurutnya, LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan. Termasuk jumlah perincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK. Apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masing-masing Caleg.

LADK yang sudah diserahkan parpol akan diumumkan 27-29 September 2018. Selanjutnya 23 September-1 Januari 2019 periode pembukaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Selanjutnya, 2 Januari 2019 penyampaian LPSDK ke KPU. Oleh KPU, LPSDK yang sudah diserahkan Parpol diumumkan. Lalu, tiga hari setelah penetapan peserta Pemilu sampai 25 April 2019 penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU, kemudian 2-31 Mei 2019 dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

1 Juni hingga 7 Juni hasil audit tersebut disampaikan ke KPU, selanjutnya 1 Juni-10 Juni pengumuman hasil audit.

Sementara itu, Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Kota Lubuklinggau, Efni Pandai mengatakan kalau pihaknya sudah menyerahkan LADK 30 Caleg.

Namun, ada beberapa Caleg yang belum melengkapi berkas, salah satunya belum memiliki NPWP. Namun, pihaknya yakin sebelum berakhirnya masa perbaikan seluruh berkas yang kurang tersebut akan terpenuhi. (aku)

Rekomendasi Berita