oleh

PK Perda RTRW Butuh Waktu Satu Tahun

LUBUKLINGGAU – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Lubuklinggau masih melakukan Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2012 tentang RTRW. Pasalnya, Perda RTRW No.1 Tahun 2012 sudah tidak layak lagi diterapkan dengan kemajuan Kota Lubuklinggau saat ini, evaluasi Perda ini membutuhkan waktu hingga satu tahun kedepan.

Plt Kepala DPUTR Kota Lubuklinggau, H Asri didampingi Kabid Tata Ruang, Anwar Sadat mengatakan saat ini ada beberapa bangunan yang tidak sesuai dengan Perda RTRW No.1 Tahun 2012 oleh sebab itu perlu di PK. Jika ketidaksesuaian itu lebih dari 20 persen maka wajib direvisi.

Lamanya proses revisi, karena PK dilakukan untuk semua bidang, seperti bidang kesehatan, pertanian, dan lainnya.

“Prosesnya juga sampai ke Gubernur, selanjutnya dievaluasi lagi oleh lembaga khusus, baru ke Kemendagri RI,” jelas Anwar Sadat.

PK Perda RTRW minimal wajib dilakukan satu tahun sekali, mengingat perkembangan suatu kabupaten/kota pasti berpengaruh terhadap pembangunan.

“Untuk memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saat ini masih mengacu pada Perda sebelumnya,” tegas Anwar Sadat.

Selain itu, PK dilakukan karena wacana program pembangunan tol Bengkulu-Sumatera. Dalam Perda RTRW No.1 Tahun 2012, setiap OPD termasuk camat diminta untuk memaparkan program atau potensi di masing-masing wilayah. Sehingga dapat dianalisa, pembangunan Kota Lubuklinggau kedepannya.

Sekda Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani mengatakan PK ini wajib dilakukan agar pembangunan Kota Lubuklinggau terarah dan tepat sasaran.

“Semua bidang menjadi perhatian, baik itu bidang pengairan untuk petani, infrastruktur atau jalan, drainase, dan lainnya karena ini untuk kepentingan masyarakat, dan kemajuan Kota Lubuklinggau,” tegas Rahman Sani.(nia)

Rekomendasi Berita