Pj Kades Dilaporkan ke Inspektorat

LINGGAUPOS.CO.ID – Rina Erdianti (31) warga Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, melaporkan Pj Kades Muara Beliti Baru ke Inspektorat Kabupaten Musi Rawas, Selasa (21/7/2020).

Ia melaporkan Pj Kades, Karena diduga menyalahgunakan wewenang dengan menandatangani Surat Talak dari suami Rina yakni AF, pada 18 Juli 2020.

Rina Erdianti bersama orangtuanya Johan Syah kepada linggaupos.co.id, menjelaskan persoalan ini sudah dilaporkan ke Inspektorat Musi Rawas diterima lrbanwas Bidang Khusus dan Pengaduan Masyarakat, Tulhanan.
Diakui Rina awalnya ia mendapatkan surat talak dari suaminya AF. Dalam surat tertanggal 18 Juli 2020, ditandatangani suaminya diatas materai. Di sana juga ada tandatangan saksi dan Pj Kades berserta cap.

“Saya merasa keberatan dan tertekan karena surat talak yang belum saya tandatangani telah ditandatangani oleh Pj Kades,” katanya.

Padahal menurut Rina, seharusnya pihak pemerintah desa, jangan dahulu menandantangani, sebelum tahu letak permasalahannya atau memanggil semua pihak yang berkaitan dengan surat tersebut, sehingga tidak ada yang dirugikan.

“Saya menilai surat talak ini dibuat dengan tidak profesional dan tidak memenuhi syarat administrasi selaku Pj Kepala Desa yang juga ASN Kabupaten Musi Rawas. Bahkan diperkirakan dibuat dengan tergesa-gesa” ia menambahkan.

Bahkan ia menduga Pj Kades telah melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan dan tidak memenuhi kaidah-kadaih di dalam pembuatan surat – menyurat (Mal Administrasi).
“Saya merasa menjadi korban dan dizholimi dan meminta keadilan serta menjatuhkan sanksl tegas kepada Pj Kades,” katanya.

Diterimanya surat itu, Rina mengaku bisa berdampak kepada psikologi anak-anak, keluarga besar dan ia sendiri. Karena itu ia meminta kepada Bupati Musi Rawas dan Inspektur untuk memberikan sanksi kepada Pj Kades tersebut.

Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Musi Rawas Ahmadi Zulkarnain, menjelaskan laporan tersebut pihaknya sudah mengetahui. Menurutnya Kades memang tidak boleh mengeluarkan surat talak, karena itu hak Pengadilan Agama (PA).

Tapi, dijelaskannya kalah hanya mengetahui sah-sah saja. Namun ia menghimbau seluruh Kades agar hati-hati mengeluarkan kebijakan ataupun mengetahui sebuah peristiwa.(*)

Rekomendasi Berita