oleh

Pindah Pilih Harus Miliki Form A5

LUBUKLINGGAU – Mekanisme pengurusan pindah memilih, untuk memastikan tidak kehilangan hak suara pada saat waktu pencoblosan 17 April 2019. Harus dilakukan sesuai prosedur, yakni mengurus formulir pindah memilih (A5) di PPS lokasi memilih, untuk kemudian formulir tersebut dilaporkan ke PPS tujuan agar dapat mencoblos di TPS.

Tentu saja, mekanisme pindah memilih ini penting bagi mahasiswa, yang notabene banyak tinggal di daerah tempat mereka menuntut ilmu. Apalagi, 17 April 2019 bukan waktunya libur panjang akhir semesteran.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Selasa (8/1) ada tiga mahasiswa yang mendatangi sekretariat KPU Kota Lubuklinggau, tujuan mereka untuk membuat form A5 atau pindah pilih ke Yogyakarta tempat mereka menuntut ilmu. Namun, karena belum mengetahui lokasi tujuannya, maka permintaan dari para mahasiswa ini belum bisa dibuat, sebab mereka belum melengkapi syarat yang ditentukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain itu, pindah memilih bukan tanpa konsekuensi, sebab bagi mereka yang pindah memilih tidak akan mendapatkan jumlah surat suara yang sama dengan tempat tinggal asal. Misalnya, kalau pindahnya beda kabupaten/kota satu provinsi maka hanya dapat untuk DPR, DPRD provinsi, DPD dan presiden-wakil presiden. Namun, bila pindahnya sudah beda provinsi tentu hanya mendapat surat suara presiden-wakil presiden, karena sudah berbeda Daerah Pemilihan (Dapil), karena tidak sesuai dengan Dapil, baik untuk calon anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Komisioner KPU Kota Lubuklinggau, Bambang Irawan didampingi staf teknis, Nick Rosamy Sasmita, mengatakan acuan tersebut telah diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Memang, aturan itu dilakukan berangkat dari pengalaman pemilu 2014, untuk menghindari kekurangan surat suara akibat banyaknya pemilih yang pindah memilih.

Kemudian, pemilih yang pindah memilih akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), sebelum melewati batas pengadministrasian, yakni 30 hari jelang hari pemungutan suara. Tapi, bila sudah melewati 30 hari jelang pemungutan suara akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

“Untuk yang mereka yang masuk ke DPK, diberi kesempatan untuk memilih pada pukul 12.00-13.00,”katanya. (aku)

Rekomendasi Berita