oleh

PGRI Desak Penyejahteraan Honorer

Honorer K2 Minta Nyawa ke Pemerintah (Habis)

Kabupaten Musi Rawas (Mura) masih kekurangan 900 guru Aparatur Sipil Negara (ASN). 700 Diantaranya ditutupi dengan guru honorer. Buston menjadi salah seorang pengabdi yang berstatus honorer itu.

Laporan Sulis, Musi Rawas

AGUSTUS 2018, usia Buston nyaris 36 tahun. Dengan begitu, maka tertutup kesempatan baginya untuk menjadi pelamar CPNS 2018.

“Harusnya pendaftarannya 26 September 2018 ini. Tapi harapan saya untuk jadi CPNS sudah pupus,” tutur Buston, saat kami bincangi Senin (24/9).

Sebab berdasar Pengumuman No. 800/001/PENG/BKPSDM/2018 tentang Pelaksanaan Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mura Tahun Anggaran 2018, pendaftar CPNS khusus honorer K2 Maksimalnya 35 tahun pada 1 Agustus 2018, masih aktif bekerja, dan sudah berpendidikan S1 sebelum November 2013.

Ayah dari Hanifah Jundi (9) dan M Rafid (5,5) itu hanya bisa pasrah. Namun ia bersama 429 honorer K2 se-Kabupaten Mura masih akan berjuang untuk mendapatkan keadilan.

“1 Oktober 2018 kami akan melakukan aksi di Kota Palembang, bersama 7.000 honorer K2 se-Provinsi Sumsel. Setelah itu, baru akan menggelar aksi di depan Kantor Bupati Mura di Agropolitan Centre Muara Beliti,” jelas dia.

Dalam aksi itu, jelas Buston, ia dan ratusan guru honorer K2 berharap Bupati Mura bisa mengupayakan agar gaji mereka setidaknya setara Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Minimnya honorer K2 yang bisa daftar CPNS tahun 2018 juga mengundang keprihatinan Ketua PGRI Kabupaten Mura, H Hermansyah.

“Kami akui, dedikasi honorer untuk dunia pendidikan Kabupaten Mura sangat besar. Kalau tidak ada honorer, kasihan anak-anak. Sebab, minim sekali guru PNS yang mau ditugaskan di daerah-daerah terpencil,” terang Hermansyah.

Saat ini, jelas Hermansyah, pihaknya masih menunggu perjuangan bersama Pengurus Besar PGRI.

“Sampai kapanpun akan kami perjuangkan. Meski tidak mudah kami terus mendesak. Karena selama ini gaji honorer itu tergantung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dan dari dana BOS itu, yang bisa digunakan untuk membayar gaji honorer maksimal 15 persen. Sementara jumlah honorer di setiap SD, di desa-desa terpencil Mura cukup mendominasi. Sedangkan jumlah muridnya tidak banyak. Jadi bisa dibayangkan berapa pendapatan guru honorer ini, ada yang Rp 200 ribu per bulan,” jelas dia.

Intinya, tegas Hermansyah, PGRI mendesak agar pemerintah peduli pada kondisi honorer ini. Minimal menghargai dari sisi pendapatannya. (*)

Rekomendasi Berita