oleh

Pesta Malam Maksimal Pukul 22.30 WIB

LUBUKLINGGAU – Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau akan membatasi pesta malam (Organ Tunggal), maksimal hingga pukul 22.30 WIB. Hal ini ditegaskan Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe, Selasa (8/1).

“Peraturan Daerah (Perda)-nya sudah diketok palu, tunggu dalam minggu ini Peraturan Walikota (Perwal)-nya sudah. Untuk Perda berkaitan dengan ketertiban dan keamanan, yang di dalamnya berisi pembatasan waktu organ tunggal khususnya acara sedekah dan perkawinan hingga pukul 22.30 WIB,”kata Nanan sapaan akrab H SN Prana Putra Sohe.

Menurut Nanan, yang masih dibahas sekarang sanksinya, yakni teguran kepada tuan rumah, penyitaan terhadap alat organ tunggal, hingga teguran terhadap pemilik organ tunggal. Jika sudah ditegur sebanyak tiga kali, izinnya akan dicabut.

“Hal-hal ini yang akan kita tegakkan,”sambung Nanan.

Tujuannya, kata dia, untuk menciptakan ketertiban.

“Namun yang paling utama pencegahan dan pemberantasan Narkoba, karena ke depan kita konsentrasi terhadap pemberantasan Narkoba,” jelasnya.

Namun ke depan juga, akan mengoptimalkan aparat keamanan untuk melakukan razia-razia setiap bulan di tempat hiburan malam.

Termasuk Pasukan Jihad Anti Narkoba (Jinak), akan diberikan pelatihan tahun ini (2019, red) untuk menjadi konsuler di setiap kelurahan, guna menjadi tempat pengaduan masyarakat.

“Yang jelas semua ini kita lakukan untuk menangani masalah Narkoba,” tutup Nanan.

Sementara Kapolres Lubuklinggau, AKBP Dwi Hartono mengatakan, bahwa aturan tentang pesta malam hingga pukul 22.30 WIB akan diberlakukan mulai akhir Februari 2019.

Batasan jam tersebut hasil kesepakatan Polres Lubuklinggau dengan Pemkot Lubuklinggau beberapa waktu lalu.

Karena pesta malam terkadang menimbulkan efek negatif pada masyarakat.

“Pesta malam identik dengan maraknya peredaran minuman keras dan bisa jadi ada juga peredaran Narkoba, bahkan bisa jadi tindakan kriminal dan kericuhan apabila lewat dari pukul 11.30 WIB,” jelas Dwi Hartono.

Dwi Hartono melanjutkan, untuk aturannya akan dibuat berdasarkan Perda ataupun Perwal. Memang pelaksanaannya Februari 2019 untuk sosialisasinya.

“Target kita sosialisasi satu bulan ke masyarakat. Untuk itu kita perlu dukungan semua pihak baik Pemkot, stakeholder, tokoh masyarakat hingga wartawan,” lanjut Dwi.

Dalam sosialisasi nanti, pihaknya akan bekerja dengan Pemkot untuk menyosialisasikan kepada masyarakat, termasuk para pengusaha organ tunggal, lurah hingga Ketua RT. Harapannya aturan tersebut ditaati, jika tidak mau ditindas.

“Sanksinya tegas, yakni pembubaran secara paksa apabila sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Dan diberikan sanksi kepada pengusaha, apabila melewati batas tiga kali teguran akan diberikan sanksi terberat yakni pencabutan izin usaha,” jelasnya.(awj)

Rekomendasi Berita