oleh

Peserta Pemilu Harus Laporkan Dana Kampanye

MUSI RAWAS – Paling lambat 2 Januari 2019, setiap peserta Pemilu 2019, mulai dari Partai Politik (Parpol), tim kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Calon Presiden-Wakil Presiden (Capres-Cawapres), wajib melaporkan dana sumbangan kampanye. Hal ini, harus jadi perhatian serius bagi peserta pemilu. Demikian disampaikan, Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas (Mura), Ach Zaein, Selasa (25/12).

Menurut Zaein, khusus untuk Parpol wajib untuk merekap seluruh sumbangan yang diterima Calon Legislatif (Caleg) yang diusungnya satu per satu secara rinci. Mulai, dari mana dana kampanye diterima, apakah dari perseorangan atau badan usaha, dan digunakan untuk kegiatan apa saja. Karena, semua kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan kampanye harus dibuat laporan.

Nantinya, seluruh sumbangan dana yang diterima peserta pemilu yang dilaporkan ke Parpol. Oleh Parpol dilaporkan ke KPU, sedangkan untuk laporan dana kampanye yang disampaikan calon anggota DPD dan Capres-Cawapres, laporan dibuat oleh tim kampanye.

“Seluruh peserta Pemilu harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan,” kata Zaein.

Selain itu, ada beberapa item yang harus diperhatikan peserta pemilu, karena peserta pemilu tidak boleh menerima sumbangan dari pihak asing, BUMN, BUMD dan badan usaha lainnya milik pemerintah. Kalau itu ditemukan, sumbangan harus dikembalikan ke kas negara.

“Jadi, kalau ditemukan ada sumbangan yang diterima peserta pemilu dari pihak yang dilarang, sumbangannya harus dikembalikan oleh peserta pemilu tersebut, walaupun uangnya sudah digunakan,” jelasnya.

Sumbangan yang dimaksud, bukan hanya berupa uang saja, tapi bisa berupa jasa dan maupun bentuk lainnya.

Terpisah, ketua KPU Kota Lubuklinggau, Lukman Hakim, mengatakan hal yang sama, agar seluruh peserta pemilu, mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Aturan dimaksud adalah, Peraturan KPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019. Di sini sudah dijelaskan tahapan-tahapan yang harus dipatuhi peserta pemilu, yakni pada 23 September-1 Januari 2019 periode pembukaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Kemudian, pada 2 Januari 2019 penyampaian LPSDK ke KPU.

“LPSDK yang diterima nanti akan kita umumkan,” kata Lukman Hakim.

Menurut Lukman, kemudian setelah tiga hari penetapan peserta Pemilu sampai 25 April 2019 penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU, kemudian 2 Mei hingga 31 Mei 2019 dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

1 Juni hingga 7 Juni, hasil audit tersebut disampaikan ke KPU, selanjutnya 1 Juni-10 Juni pengumuman hasil audit. (aku)

Rekomendasi Berita