oleh

Peserta Pemilu Dilarang Menerima Sumbangan

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Sesuai jadwal, KPU Kota Lubuklinggau menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) untuk Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2019. Tujuannya, guna memudahkan pengurus Parpol dalam penyusunan LPSDK.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kota Lubuklinggau, Lukman Hakim, Senin (17/9) saat membuka Bimtek di ruang rapat KPU Kota Lubuklinggau, Jalan Depati Jati, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I.

Bimtek ini dijelaskan Lukman, sangat penting dilaksanakan, sebab sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum. Serta, Peraturan KPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019.

Pada Peraturan KPU No. 24 Tahun 2018 juga, pembukaan rekening paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan kampanye. Kemudian, 22 September waktu penyampaian LADK, dan perbaikan mengenai LADK sampai 26 September 2018. Kemudian pada 27-29 September 2018 diumumkan, selanjutnya pada 23 September-1 Januari 2019 periode pembukaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan pada 2 Januari 2019 penyampaian LPSDK ke KPU. Oleh KPU, LPSDK yang sudah diserahkan Parpol diumumkan. Lalu, tiga hari setelah penetapan peserta Pemilu sampai 25 April 2019 penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU, kemudian 2 Mei hingga 31 Mei 2019 dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

1 Juni hingga 7 Juni hasil audit tersebut disampaikan ke KPU, selanjutnya 1 Juni-10 Juni pengumuman hasil audit.

Menurut Lukman Hakim, ada beberapa item yang harus diperhatikan peserta Pemilu, karena LADK paling lambat dilakukan pada 22 September 2018. Karena laporan dana kampanye untuk calon anggota DPR dan DPRD dibuat oleh parpol, maka jika LADK terlambat diserahkan, seluruh calon legislatif Parpol di satu tingkatan itulah yang dibatalkan keikutsertaannya sebagai peserta Pemilu.

Aturan tersebut telah tertuang dalam Pasal 338 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2019. LPPDK juga harus dilakukan tepat waktu, karena peserta Pemilu dapat dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD terpilih. Hal itu telah diatur dalam Pasal 338 ayat (3) dan (4) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2019.

Kemudian yang harus dipatuhi, peserta Pemilu tidak boleh menerima sumbangan dari pihak asing, BUMN, BUMD dan badan usaha lainnya milik pemerintah. Kalau itu ditemukan, sumbangan harus dikembalikan.

Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas Divisi Hukum, M Hidayat mengatakan peserta Pemilu harus mematuhi aturan kampanye sesuai dengan yang sudah ditetapkan, termasuk teknis pelaporan dan kampanye.

Menurut Hidayat sapaan akrabnya, bila masih ada operator Parpol yang belum paham atau bingung mengenai teknis pelaporan, bisa berkoordinasi dengan KPU Mura. (aku)

Rekomendasi Berita