oleh

Peserta Paripurna Tidak Kuorum

Hanya Dihadiri 11 Anggota Dewan

LINGGAU POS ONLINE, MAJAPAHIT – Rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017, kembali tidak memenuhi kuorum. Pasalnya hingga pukul 15.15 WIB, dari 30 anggota DPRD Kota Lubuklinggau hanya 10 anggota dewan yang hadir, Senin (9/7).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Lubuklinggau, Suyitno hanya dihadiri tiga anggota dewan dari fraksi Partai Golkar, M Efmi Pandai, Hj Siti Fatima Akis dan Wansari. Lalu satu orang anggota dari fraksi Partai Demokrat, M Seh Yamin, tiga anggota dewan dari fraksi PDI-P, Suyitno, Yusri Daud dan Sutrisno Amin, lalu dari fraksi IRAS tiga anggota dewan, Suhada, M Amin dan Murdianto serta satu anggota dewan dari fraksi Partai NasDem, Zuibar M Alip.

Hal ini membuat pimpinan rapat menanyakan kepada anggota dewan yang hadir, apakah rapat bisa dilanjutkan atau ditunda.

Suhada, anggota dewan dari fraksi IRAS melakukan interupsi, menawarkan agar rapat paripurna ditunda selama 15 menit, ketika skors pertama belum juga memenuhi kuorum maka ditunda kembali selama 15 menit. Ketika dua kali skors masih tidak memenuhi kuorum, maka rapat paripurna bisa dilanjutkan.

Karena berdasarkan Peraturan DPRD Kota Lubuklinggau Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Lubuklinggau, hal tersebut bisa dilaksanakan.

“Dengan alasan, agenda rapat paripurna kali ini, bukan dalam hal pengambilan keputusan,” kata Suhada.

Setelah diskors dua kali dengan waktu 10 menit, hanya bertambah satu orang anggota dewan dari fraksi Partai Golkar, M Efmi Pandai. Sesuai kesepakatan bersama, rapat paripurna dilanjutkan oleh pimpinan rapat.

Usia rapat wakil ketua II, Suyitno menjelaskan banyaknya anggota DPRD yang absen saat rapat paripurna disebabkan adanya kesibukan anggota DPRD untuk mengurus persiapan pencalonannya kembali sebagai anggota Dewan di Pileg 2019. Namun ia berharap, di rapat paripurna dengan agenda selanjutnya anggota dewan yang hadir bisa kuorum.

“Kita memahami karena anggota dewan masih mempersiapkan diri untuk pencalegkannya kembali. Karena sesuai Tatib DPRD Kota Lubuklinggau masih diperbolehkan, dengan syarat bukan pengambilan kebijakan serta rapat diskors sebanyak dua kali,” jelas Suyitno. (13)

Rekomendasi Berita