oleh

Peserta BPJS Ngadu ke Ombudsman

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Peserta BPJS Kesehatan melaporkan keluhannya kepada Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Meski jumlahnya tidak banyak, laporan itu ada.

Hal ini diungkapkan Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumsel, Astra Gunawan, Rabu (6/12).

Menurut Astra, jumlah laporan peserta BPJS Kesehatan ini tidak banyak. Berbeda dengan soal pertanahan, kepolisian dan kepegawaian yang mendominasi.

“Kalau laporan ke kami (Ombudsman,red) jumlahnya banyak. Tapi yang mendominasi itu pertanahan, kepolisian dan kepegawaian. Soal BPJS Kesehatan, ada beberapa. Terkait layanan,” terang Astra.

Tidak jauh beda dengan yang diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia, laporan peserta BPJS Kesehatan yang masuk ke Ombudsman Sumsel mengenai belum maksimalnya pelayanan.

“Ada juga yang melaporkan, BPJS Kesehatan dinilai belum maksimal dalam melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat,” jelas Astra.

Terkait masalah itu, Astra memberikan masukan untuk BPJS Kesehatan.

“Ya, sejauh ini kita tahu bagaimana BPJS Kesehatan berperan untuk meng-cover kebutuhan jaminan kesehatan masyarakat. Saran dari Ombudman Sumsel, sosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya BPJS sebagai jaminan sosial bagi masyarakat. Lalu, permudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran dan pembayaran. Dan bagi Pemda, harus segera mengintegrasikan program jaminan sosialnya dengan BPJS,” paparnya.

Saran berikutnya, kata Astra, teguran atau perlu dilakukan pemutusan kerja sama bagi rumah sakit, maupun Faskes Tingkat I yang tidak maksimal dalam melayani masyarakat.

“Bila perlu rilis secara berkala,” saran Astra.

Selain mengadu ke Ombudsman, seorang peserta berinisial HD (30), juga menyampaikan keluhannya ke media.

“Kemarin saya secara langsung ke salah satu rumah sakit, karena Faskes 1 saya dokternya sedang melahirkan dan hanya ada dokter pengganti. Saya langsung ke Poli Anak salah satu RS di Kota Lubuklinggau. Namun sayangnya lantaran tidak membawa surat rekomendasi dari dokter Faskes 1, fasilitas BPJS saya tidak bisa digunakan,” ungkap HD.

Ia mengaku, tidak mengetahui mengenai keharusan membawa rekomendasi dari dokter keluarga ketika berobat ke Faskes lanjutan, yakni RS.

“Akhirnya saya menggunakan jalur umum, dan mendaftar di Poli anak. Ketika itu, mendapat nomor antrean ketujuh. Sementara di atas saya, semua pasien merupakan peserta BPJS. Di sini saya melihat adanya perbedaan pelayanan. Karena saya pasien umum, pasien sebelumnya belum mendapatkan pelayanan, namun saya sebagai pasien umum yang didahulukan,” ungkapnya kembali.

Untuk itu, sebagai peserta BPJS, HD berharap kedepan pihak Faskes lanjutan tidak membedakan antara pasien BPJS maupun pasien umum.

“Beruntung bagi saya karena saya bayar dan pasien umum. Tapi kan kasihan dengan pasien BPJS yang sudah mengantre jauh sebelum saya datang. Kalau melihat kejadian ini, wajar kalau selama ini banyak peserta BPJS yang mengeluhkan pelayanan RS,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, Hambali Lukman menegaskan kalau pihaknya sudah sering mengingatkan pihak RS agar dalam memberikan pelayanan, tidak membeda-bedakan antara peserta BPJS maupun peserta umum.

“Kita sudah beberapa kali ingatkan hal tersebut. Kita berharap, kedepan tidak ada perbedaan pelayanan,” tegasnya. (05/09)

Komentar

Rekomendasi Berita