oleh

Perusak APK Bisa Dipidana

Komisioner Bawaslu Kota Lubuklinggau Divisi HPP dan Sengketa Pemilu, Bahusi
“…Makanya, jangan coba-coba untuk melakukan perusakan APK peserta Pemilu, kalau tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum…”

LUBUKLINGGAU – Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Anggota Legislatif (Caleg) mulai terlihat hilang dan rusak. Bahkan ada yang sudah dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sementara kayu penyangga masih utuh dan APK berdiri kokoh.

Komisioner Bawaslu Kota Lubuklinggau Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran (HPP) dan Sengketa Pemilu, Bahusi mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan masuk terkait perusakan APK. Namun, berdasarkan Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dijelaskan dalam Pasal 280 Ayat 1 huruf g, pelaksana peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.

Maka, bila ditemukan ada oknum yang merusak APK bisa terancam pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 ayat 4 menjelaskan pelanggaran terhadap larangan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu merupakan tindak pidana pemilu.

Mengenai sanksi ditegaskan dalam Pasal 521 yang menyatakan setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu. Bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

“Makanya, jangan coba-coba untuk melakukan perusakan APK peserta Pemilu, kalau tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum,” kata Bahusi, Rabu (5/12).

Menurut Bahusi, memang tanggung jawab pengawasan APK, termasuk titik-titik pemasangannya menjadi tanggung jawab Bawaslu untuk melakukan penindakan. Jadi, bila ada pelanggar akan ditindak, dengan cara menurunkan APK yang dipasang tidak sesuai tempatnya, seperti yang dipasang di pohon, tiang listrik maupun taman kota.

Maka dirinya menghimbau kepada seluruh peserta pemilu 2019 untuk taat aturan dalam pemasangan APK, dengan tidak memasang APK di lokasi atau tempat yang masuk dalam larangan yang dilarang, baik Peraturan KPU maupun Perauran Daerah (Perda) serta Peraturan Walikota (Perwal).

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Lubuklinggau Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Debi Arianto mengatakan untuk pencetakan APK difasilitasi oleh KPU.

“Pencetakan sesuai desain masing-masing peserta pemilu. Saat ini, spanduk telah ada di kantor KPU. Namun, belum bisa dilakukan pembagian, karena masih menunggu spanduk, ketika semuanya sudah sampai akan langsung diagendakan pembagian,” jelasnya.

Namun, mengenai pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunannya, sepenuhnya Itu menjadi tanggung jawab peserta pemilu. Sebab, KPU hanya menyediakan saja, dan bila terjadi kerusakan pada APK yang difasilitasi KPU tersebut, peserta pemilu dapat melakukan penggantian dengan jenis dan ukuran yang sama, serta memasangkannya di titik yang sama juga.

“Jadi, setelah APK dibagi, silakan dipasang pada titik-titik yang sudah ditentukan,” jelasnya. (aku)

News Feed