oleh

Perusahaan Wajib Izinkan Karyawan Gunakan Hak Pilih

Terbukti Menghalangi Dipidana 72 Bulan

LINGGAU POS ONLINE, WATERVANG – Pimpinan 510 perusahaan di Kota Lubuklinggau wajib mengizinkan karyawannya untuk menggunakan hak suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018, besok (Rabu, 27/6). Karena hak memilih diatur dalam pasal 1 ayat(2), pasal 2 ayat(1), pasal 6A(1), pasal 19 ayat(1) dan pasal 22C (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kemudian diatur pula pada pasal 23 ayat(1) Undang-Undang(UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Orang yang terbukti menghalangi pemilih baik menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikenakan sanksi pidana, yang diatur pada pasal 182A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dengan penjara 24 hingga 72 bulan dan denda Rp 24.000.000 hingga Rp 72.000.000.

Kemudian diatur pula dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota Tahun 2008 sebagai Hari Libur Nasional. Dan dalam Keppres itu menetapkan hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota Tahun 2018. Ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Nomor 560/167 DISNAKER/VI/2018 tentang Pemilukada.

SE tersebut diperuntukkan bagi pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan seluruh perusahaan swasta dalam Kota Lubuklinggau. Pelaksanaan Pemilukada Rabu (27/6) dimulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB.

Demikian dijelaskan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Lubuklinggau, H Purnomo kepada wartawan, Senin (25/6).

Dikatakannya, berpartisipasi dalam Pemilukada merupakan hak konstitusional warga Negara Indonesia. Perusahaan diminta untuk mengutamakan hak konstitusional karyawan, sebelum memulai pekerjaannya, karena menggunakan hak pilih sudah diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, serta diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Diakui H Purnomo, karyawan swasta di Kota Lubuklinggau ada belasan ribu orang. Untuk mengantisipasi Golongan Putih (Golput), maka Disnaker Kota Lubuklinggau mengeluarkan SE terkait keharusan pihak perusahaan untuk mengizinkan karyawannya menggunakan hak pilih di Pilkada 2018.

“SE tersebut sudah kami edarkan, diharapkan semua perusahaan mematuhinya,” pesan H Purnomo.

Komisioner Panwaslu Kota Lubuklinggau, Bahusi, mengatakan Panwas siap menerima laporan dari masyarakat atau karyawan perusahaan yang dilarang atau tidak diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2018. Kalau laporan dari masyarakat atau karyawan terbukti, maka akan tindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“ Tapi kami yakin karena pada hari pencoblosan itu sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional, maka kecil kemungkinan ada perusahaan yang tidak mengizinkan karyawannya untuk menggunakan hak pilihnya,” kata Bahusin.(07)

Rekomendasi Berita