oleh

Perusahaan Wajib Ikuti Aturan

Ketua Komisi II DPRD Muratara, Hermansyah Samsiar
“Kita sayangkan ada perusahaan yang secara administrasi tidak memiliki izin tapi sudah berani melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahkan ada yang menggusur tanah masyarakat …”

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengingatkan agar perusahaan yang berinvestasi di Muratara wajib taat aturan. Pernyataan ini ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Muratara, Hermansyah Samsiar, Rabu (20/6).

Menurut Hermansyah Samsiar, ia mengingatkan hal ini kepada sejumlah perusahaan, karena terdapat beberapa perusahaan yang belum memiliki izin tapi sudah melakukan kegiatan seperti sosialisasi bahkan pembelian lahan masyarakat.

“Kita sayangkan ada perusahaan yang secara administrasi tidak memiliki izin tapi sudah berani melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahkan ada yang menggusur tanah masyarakat,” jelasnya.

Menurut Hermansyah Samsiar, Kabupaten Muratara butuh investor untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Namun harus mengikuti regulasi yang ada.

“Jangan sampai terjadi seperti sebelum-sebelumnya, ibarat seperti lintah kalau sudah kenyang pergi, nah yang tinggal masalahnya,” terangnya.

Untuk itulah, mumpung masih dini, pihaknya berencana akan memanggil pihak perusahaan dan instansi terkait.

“Insya Allah kita panggil akhir Juni 2018 ini atau awal Juli 2018 mendatang,” tegas dia.

Sebelumnya, PT Muratara Manis Madu (M3) kumpulkan Kepala Desa, Camat Rupit dan Camat Rawas Ulu. di Kecamatan Rupit, Jumat (8/6) lalu guna lakukan perkenalan. Padahal belum memiliki izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Plt Kepala DPM-PTSP Kabupaten Muratara, Defri Fauzul Azim menegaskan, untuk Perusahaan perkebunan tebu yakni PT Muratara Agro Sejahtera (MAS), kalau PT M3 belum ada izinnya.

Menurut Defri, Mereka (PT M3) harus ada izin dulu baru melakukan kegiatan lain. Memang pernah paparan awal kepada pihaknya tapi sudah itu tidak ada kelanjutan.

“Pernah paparan, tapi tidak ada progres, apa mengajukan surat atau proses izin, kalau mau penjajakan, ngecek-ngecek tanah, tidak apa-apa, tapi kalau sudah pengenalan atau sosialisasi harus ada izin dululah,” tegas Defri dengan logat bahasa daerah. (12)

Rekomendasi Berita