oleh

Perusahaan Tidak Taat, Siap-siap Dicabut Izinnya

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan baik dibidang perkebunan maupun pertambangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Muratara hadirkan langsung pihak Kementerian RI dan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Plt Kepala DPM-PTSP Kabupaten Muratara, H Rustam Effendi melalui Sekretaris, Defri Fauzul Azim didampingi Kasi Wasdal, Ummi Jayanti, Senin (6/11) mengatakan dalam rangka penertiban para perusahaan yang ada di Kabupaten Muratara pihaknya bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melakukan pengawasan terpadu.

BKPM RI, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, KLHK Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Balai pengamanan dan penegakan hukum wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Disbun Provinsi Sumsel, BPN ATR Musi Rawas, KPH Rawas, Dinas LH dan Pertanahan, Bappeda, Dinas Pertanian dan Perikanan, Disperindagkop, Disnakertrans dan DPM-PTSP sendiri.

“Untuk pengawasan terpadu ini merupakan kali kedua yang dilakukan, di mana sebelumnya dilaksanakan tahun 2016 lalu, yakni ke PT Agro Rawas Ulu dan Citra Loka Bumi Begawan, dan tahun ini ke PT Rawas Palma Pratama dan PT London Sumatera (Lonsum), pada Rabu dan Kamis 1-2 November 2017 lalu,” kata dia.

Pengawasan terpadu ini tujuannya untuk melakukan evaluasi dan Penataan legalitas dan aktivitas perusahaan yang ada di Muratara, karena masih ada perusahaan yang belum menjalankan aturan sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam Permentan No. 98 tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan.

Salah satunya, Perusahaan diwajibkan membangun atau memfasilitasi pembangunan lahan plasma sesuai dengan lahan diperoleh

“Setelah ini nantinya tim khusus dari kementerian dan provinsi akan mengeluarkan rekomendasi terhadap perusahaan yang telah didatangi, apabila dianggap baik maka akan diberikan penghargaan atau reward, tapi apabila sebaliknya dianggap merugikan daerah atau melanggar Perundang-undangan maupun Peraturan yang ada maka akan dicabut izin usaha atau izin operasionalnya,” kata dia.

Menurutnya, program pengawasan terpadu yang dilaksanakan oleh DPM-PTSP di Indonesia baru DPM-PTSP Kabupaten Muratara yang melakukan evaluasi atas pengawasan terpadu.

Untuk itu Defri mengingat kepada Perusahaan di Muratara agar menata legalitasnya dan mengikuti atau wajib mengikuti Perundang-undangan yang berlaku. Seperti masalah kehutanan, perkebunan ada beberapa hal apabila tidak dipenuhi maka akan perusahaan dapat diberikan sanksi baik perdata maupun pidana,” tegasnya.(07)

Komentar

Rekomendasi Berita